Bupati Sidoarjo Di-OTT, Istana: Bukti KPK Masih Kuat :: Nusantaratv.com

Bupati Sidoarjo Di-OTT, Istana: Bukti KPK Masih Kuat

OTT Saiful Ilah bukti KPK tak dilemahkan
Bupati Sidoarjo Di-OTT, Istana: Bukti KPK Masih Kuat
Seskab Pramono Anung (kanan).

Jakarta, Nusantaratv.com - Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai, penangkapan itu menunjukkan kekuatan KPK tak berubah pasca Undang-Undang KPK direvisi, seperti yang dikhawatirkan sebelumnya.

Baca juga: KPK Amankan Rp 400 Juta Saat OTT Wahyu Setiawan

"Ini menunjukkan KPK masih mempunyai kekuatan yang sangat kuat sehingga tidak perlu lagi kecurigaan diperdebatkan dalam hal itu," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020). 

Menurut Pramono, sejak awal pemerintah tak memiliki niat untuk melemahkan KPK. Pemerintah, kata dia juga tak bisa mengintervensi lembaga pimpinan Firli Bahuri itu.

"Karena bagaimanapun, pemberantasan korupsi itu menjadi lebih baik kalau KPK-nya kuat. Yang diuntungkan siapa, pemerintah dalam hal ini," kata dia.

Senada, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut OTT Saiful Ilah membuktikan UU KPK anyar tak menghambat kerja komisi anti rasuah. 

"Menurut saya bagus berarti tidak ada yang berubah drastis dari berlakunya undang-undang itu," kata Mahfud di kantornya. 

Mahfud mengakui, ia awalnya tak mendukung UU KPK direvisi. Sebab dirinya khawatir perubahan aturan bisa melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi. Sebab, salah satu yang diatur dalam regulasi baru ialah OTT harus seizin Dewan Pengawas KPK. Tapi kekhawatiran tersebut terbantahkan

"Mari kita berharap karena undang-undang udah jadi, mudah-mudahan KPK tidak menjadi lemah. Dulu yang dikhawatirkan orang kan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT karena apa, karena di UU tersebut disebut harus dengan izin Dewan Pengawas," tutur Mahfud.

"Dan Dewan Pengawasnya bisa cepat memberi persetujuan dan tidak bocor sehingga OTT tetap jalan," sambungnya. 

Lebih lanjut, Mahfud tak sependapat dengan penilaian OTT Bupati Sidoarjo bukan hasil kerja periode kepemimpinan KPK yang baru. Sebab Dewan Pengawas yang memutuskan boleh-tidaknya OTT saat ini oleh KPK. 

"Ada orang yang mengatakan itu sisa yang dulu, tidak bisa. Karena OTT itu per hari itu, bahwa diintipnya sejak dulu ya mungkin, tetapi bahwa kebijakan boleh OTT itu sejak tanggal 19 Desember sepenuhnya kewenangan Dewan Pengawas," tandasnya. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0