Bentuk Tim Hukum Sikapi OTT KPK, Ini Hal-hal yang Dipersoalkan PDIP :: Nusantaratv.com

Bentuk Tim Hukum Sikapi OTT KPK, Ini Hal-hal yang Dipersoalkan PDIP

Tim mempermasalahkan definisi OTT dan framing pemberitaan media tertentu
Bentuk Tim Hukum Sikapi OTT KPK, Ini Hal-hal yang Dipersoalkan PDIP
Jumpa pers PDIP terkait pembentukan Tim Hukum DPP PDIP. (Ist.)

Jakarta, Nusantaratv.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membentuk Tim Hukum PDIP guna menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan, dan pengembangannya.

Baca juga: Tindaklanjuti OTT KPK, PDIP Bentuk Tim Hukum 

Sejumlah hal disoroti tim berisi 12 orang advokat ini. Pertama, mengenai presumption of innocence atau azas praduga tidak bersalah yang dinilai seharusnya juga dijunjung KPK dalam menegakkan hukum di kasus tersebut.

"Bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib dan taat pada hukum, tanpa kecuali. Namun pada saat bersamaan, seluruh aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini KPK, juga wajib mengedepankan azas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), dan seharusnya selalu menjunjung tinggi mekanisme hukum (pro-justisia)," ujar Koordinator Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2020).

Lalu mengenai penetapan calon terpilih berdasarkan permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang biasa dilakukan oleh partai politik (parpol). Hal ini dinilai sebagai persoalan biasa sebagai bagian dari kedaulatan parpol, yang pengaturannya telah diatur secara tegas dan rigid dalam peraturan perundang-undangan.

Pengajuan penetapan calon terpilih yang dimohonkan kepada KPU oleh PDI Perjuangan, kata Wayan adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 57P/HUM/2019 tertanggal 19 Juli 2019, terhadap uji materi Peraturan KPU dan juga fatwa MA.

"Sehingga tidak ada pihak manapun baik parpol atau KPU yang dapat menegosiasikan hukum positif dimaksud," jelasnya.

Terkait penangkapan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Syaiful Bahri, dipandang tak dapat dikategorikan sebagai OTT. Karena menurut mereka tak sesuai dengan definisi yang diatur di dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP.

"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat  tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu," papar Wayan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK, kata dia, bahwa perbuatan  yang diduga sebagai perbuatan pidana   dilakukan pada pertengahan Desember   2019  dan akhir Desember 2019. Sedangkan penangkapan oleh KPK dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2020.

Atas itu, apa yang terjadi menurut pendapat Tim tidak dapat dikategorikan sebagai OTT. Melainkan hasil konstruksi hukum berdasarkan penyadapan dan proses penyelidikan berdasarkan sprin lidik yang ditandatangani oleh Ketua KPK tanggal 20 Desember 2019, pada saat terjadinya pergantian pimpinan KPK.

Seiring dengan hal itu, menurut Wayan ada framing dari media tertentu dengan berita adanya dugaan suap yang dilakukan oleh dua orang staf Sekertaris Jenderal PDIP kepada penyelenggara negara sehubungan dengan proses pergantian antar waktu (PAW) anggota legislatif terpilih di daerah Sumatera Selatan, yang mengacu pernyataan Andi Arief. Framing ini juga meliputi peristiwa penggeledahan kantor PDIP, framing PTIK dan framing OTT dan lainnya.

"Terhadap hal tersebut menurut hemat kami yang terjadi adalah dugaan ada upaya sistematis dari oknum KPK yang melakukan 'pembocoran' atas informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyelidikan kepada sebagian media tertentu, dengan maksud untuk merugikan atau menghancurkan PDI Perjuangan," jelas Wayan.

Pihaknya sangat menyesalkan adanya pemberitaan sepihak, terlebih objek pemberitaan tersebut merupakan konten pro-justitia yang belum terbukti akan kebenarannya dan masih berada pada tahap penyelidikan. Sehingga terhadap hal tersebut, tidak tertutup kemungkinan Tim akan mengambil langkah hukum secara perdata dengan berkonsultasi kepada Dewan Pers.

Adapun terkait upaya penggeledahan dan penyegelan yang hendak dilakukan oleh penyidik KPK di kantor DPP PDIP tanpa izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK, dianggap merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar kode etik.

Sebab berdasarkan UU 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37 B ayat (1) huruf (b), yang pada intinya menyatakan, "Dewan Pengawas bertugas memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan", dan Pasal 47 ayat (1) menyatakan, "Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas."

"Oleh karena itu menurut hukum, izin tertulis dari Dewan Pengawas adalah hal yang wajib dan mutlak harus ada," ucap Wayan.

Selanjutnya penggunaan sprint lidik lama guna melaksanakan OTT pada masa kepemimpinan pimpinan KPK yang baru, dipandang bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 dalam Pasal 70B dan Pasal 70C.

Sebab Pasal 70B menyatakan, "Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Sementara Pasal 70C menyatakan, "Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai, harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang ini."

"Bahwa dari pandangan kami, konstruksi hukum yang terjadi sebenarnya adalah perkara penipuan dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu," tandas Wayan.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
1
angry
0
sad
0
wow
0