Bambang Tri Joko Sebut Ulum Pernah Minta Dana Tambahan Rp 70 Juta :: Nusantaratv.com

Bambang Tri Joko Sebut Ulum Pernah Minta Dana Tambahan Rp 70 Juta

Permintaan itu disebut disampaikan Imam melalui staf pribadinya, Miftahul Ulum ke Alfitra Salam selaku mantan Sekretaris Menpora
Bambang Tri Joko Sebut Ulum Pernah Minta Dana Tambahan Rp 70 Juta
Miftahul Ulum dan Imam Nahrawi / Foto: bisnis

Jakarta, Nusantaratv.com - Sidang kasus korupsi dana hibah yang diajukan oleh KONI pusat kepada Kemenpora pada tahun kegiatan 2018 lalu kembali bergulir.

Pada sidang kali ini, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ronald Worotikan mengonfirmasi keterangan Bambang soal adanya permintaan Imam terkait dana tambahan.

Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Kala itu, Imam Nahrawi disebut pernah meminta dana operasional tambahan sebesar Rp 50 juta hingga Rp 70 juta untuk keperluan kunjungan kerja kepada anak buahnya.

Permintaan itu disebut disampaikan Imam melalui staf pribadinya, Miftahul Ulum ke Alfitra Salam selaku mantan Sekretaris Menpora.

"Dari Sesmen (menyampaikan permintaan itu) pak. Bukan terdakwa Pak. Yang diminta Ulum ke Pak Alfi tadi antara Rp 50 juta hingga Rp 70 juta," kata mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Bambang Tri Joko saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Dalam perkara ini, Mantan Menpora Imam Nahrawi didakwa telah menerima uang suap sebesar Rp 11,5 miliar untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Penerimaan suap itu diduga dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI.

Atas perbuatannya, Imam Nahrawi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Imam Nahrawi juga didakwa melanggar Pasal 12B ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0