Sondang Tampubolon Peringatkan Agar Bansos Pemerintah Tak Diselewengkan :: Nusantaratv.com

Sondang Tampubolon Peringatkan Agar Bansos Pemerintah Tak Diselewengkan

Ia mengajak bangsa Indonesia bahu-membahu dalam menghadapi wabah virus corona
Sondang Tampubolon Peringatkan Agar Bansos Pemerintah Tak Diselewengkan
Sondang Tampubolon (kemeja putih) saat menyerahkan bantuan kepada pengemudi ojek online (ojol). (Instagram)

Jakarta, Nusantaratv.com - Sejumlah persoalan muncul dalam distribusi bantuan sosial (bansos) berupa sembako maupun uang tunai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ke masyarakat. Seperti adanya pemotongan nilai bantuan, tak semuanya masyarakat terdampak diberikan bansos, hingga bantuan yang salah sasaran. 

Baca juga: Lawan COVID-19, Puan Maharani: Bangsa-Bangsa Harus Bersatu 

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sondang Tiar Debora Tampubolon mengingatkan, agar seluruh pihak tak coba-coba menyelewengkan bantuan pemerintah bagi masyarakat terdampak wabah virus corona itu.

"Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk kepentingan pribadi," ujar Sondang dalam program Nusantara Siang di Nusantara TV (NTV), Selasa (22/4/2020). 

"Karena itu sangat-sangat tidak berpedoman pada ideologi negara kita yaitu Pancasila, sila kedua, 'Kemanusiaan yang adil dan beradab'," imbuhnya. 

Menurutnya, di tengah kondisi seperti sekarang ini, seluruh bangsa Indonesia harus bahu-membahu dan saling membantu, agar persoalan yang dihadapi akibat pandemi covid-19 bisa lebih ringan dijunjung.

"Saya mengimbau kepada semua jajaran, baik itu di pemerintah, swasta dan masyarakat, bahwa di kondisi seperti ini kita harus bergotong-royong supaya kita bisa keluar dari covid-19 dan bagaimana perekonomian kita bisa berangsur-angsur pulih kembali," tuturnya. 

Lebih lanjut, saat turun memastikan penyaluran bantuan pemerintah atau pribadi, Sondang mengaku kerap menanyakan ada-tidaknya masyarakat yang tak menerima bantuan. Jika ada, ia akan melakukan penelusuran atau meminta penjelasan dari pihak eksekutif. 

Sondang pun mengajak seluruh pihak berpartisipasi mengawasi penyaluran bansos. Karena, menurutnya DPR saja sendirian tak cukup menjalankan peran tersebut.

Apalagi, dana yang dianggarkan untuk pendistribusian bantuan tak kecil nominalnya. 

"Kalau ada hal-hal menyimpang atau terindikasi korupsi, segera dilaporkan, baik ke DPR atau ke KPK. Kita tidak mau anggaran Rp 110 triliun ini lari kemana-mana, sehingga bisa membebani APBN kita. Rp 110 triliun itu ada pinjaman juga dari luar negeri, ini akan membebani generasi kita yang akan datang," jelasnya. 

"Saya juga informasikan kalau memang ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, agar melaporkan kepada kami agar bisa ditelusuri ke Kementerian Sosial," sambung anggota Komisi VI DPR RI. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0