Soal BPJS Kesehatan, Ini Tiga Arahan Presiden Jokowi :: Nusantaratv.com

Soal BPJS Kesehatan, Ini Tiga Arahan Presiden Jokowi

Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Berpengaruh Terhadap Pelayanan Kesehatan Terutama Pasien COVID-19.
Soal BPJS Kesehatan, Ini Tiga Arahan Presiden Jokowi
Presiden Jokowi. (Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jika tugas negara adalah menjamin pelayanan kesehatan kepada seluruh warganya, kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) dalam sistem jaminan kesehatan nasional yang berfungsi secara penuh dan berkelanjutan, terutama saat ini ketika menghadapi pandemi virus corona (COVID-19). 

Untuk itu, Kepala Negara menekankan beberapa hal terkait jaminan kesehatan. Pertama, menurut Presiden RI ke-7 itu, penyelesaian dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk mengatur pembiayaan, sehingga terdapat kepastian pelayanan yang baik bagi pasien maupun pihak rumah sakit. 

"Kemudian tahun ini fokuskan kepada kemampuan untuk menjaga rumah sakit dapat berfungsi penuh, terutama alur penjaminan pasien dalam perawatan, serta proses percepatan penyaluran dana yang dibayarkan kepada rumah sakit," ujar mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng) itu, dilansir laman setkab.go.id, Selasa (24/3/2020).

Hal itu disampaikan saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas terkait BPJS melalui konferensi media dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Baca Juga: Jokowi Sebut Penggunaan Klorokuin Harus Lewat Resep Dokter

Kedua, ungkap suami dari Iriana Joko Widodo itu, terkait pembiayaan BPJS Kesehatan untuk pasien COVID-19, siapkan beban biaya pelayanan kesehatan atas penanganan bencana wabah COVID-19 ini dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). 

"Kita harus memastikan bahwa gubernur, bupati, wali kota juga melakukan realokasi anggaran APBD untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19," lanjut Presiden Jokowi. 

Ketiga, lanjut Presiden Jokowi, untuk Menteri Kesehatan (Menkes), segera tetapkan norma, standar, dan prosedur yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan jaminan kesehatan untuk pasien COVID-19, baik terkait informasi, fasilitas kesehatan, besaran biaya pelayanan, serta pendataan fasilitas kesehatan yang mana yang dapat memberikan pelayanan kesehatan akibat COVID-19. 

Arahan Presiden Jokowi ini diperlukan sebagai landasan hukum baru setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan peserta BP (Bukan Pekerja) yang mulai berlaku 1 Januari 2020. 

"Pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tentu berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama pasien COVID-19," tukas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0