Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat :: Nusantaratv.com

Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat

Sebagaimana diketahui, berlandas dari pandangan itu pulalah, beberapa waktu lalu, pemerintah telah menggelar audiensi dengan Forum Duta Besar Republik Indonesia. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menerima sejumlah masukan berharga (lesson learned) yang bukan hanya hasil riset jangka waktu tertentu. Melainkan yang merupakan sudut pandang unik first-hand experiences dari para mantan duta besar yang tinggal di negara-negara yang memiliki pengalaman memindahkan ibu kota negara (IKN).
Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat
Bappenas saat menggelar diskusi tentang pindah Ibu Kota Negara (foto : NTV /Elvan Siagian)

Jakarta, Nusantaratv.com -Sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa, pulau yang menyumbang 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pembangunan yang terpusat di Kawasan Barat Indonesia, padahal potensi di Kawasan Timur Indonesia juga sangat besar. Itulah antara lain yang dipandang sebagai alasan kuat perlunya pemindahan ibu kota negara. 

Perihal urgensi pemindahan ibu kota negara (IKN) akan dikupas tuntas dalam diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang mengambil tema “Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat” yang berlangsung di Ruang Rapat Benny S Mulyana lantai 2,5, Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019),

Sebagaimana diketahui, berlandas dari pandangan itu pulalah, beberapa waktu lalu, pemerintah telah menggelar audiensi dengan Forum Duta Besar Republik Indonesia. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menerima sejumlah masukan berharga (lesson learned) yang bukan hanya hasil riset jangka waktu tertentu. Melainkan yang merupakan sudut pandang unik first-hand experiences dari para mantan duta besar yang tinggal di negara-negara yang memiliki pengalaman memindahkan ibu kota negara (IKN).

 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sendiri telah menyebutkan, sejumlah kriteria penentuan lokasi IKN. Yakni, lokasi strategis, lahan luas dan bebas bencana, sumber daya air cukup, potensi konflik sosial yang rendah, serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan. 

 

“Dalam membangun IKN, Indonesia akan meminimalkan pembiayaan APBN. Porsi pemerintah masih bisa diatasi dengan memanfaatkan manajemen aset hingga melalui skema Public Private Partnership, mendorong partisipasi BUMN, KPBU, dan swasta,” ujar Menteri Bambang.

 

Menteri Bambang juga mengungkapkan bahwa share PDB Jabodetabek itu lebih dari 20 persen. Itu artinya, sambung dia, seperlima ekonomi Indonesia terkonsentrasi hanya di Jabodetabek. “Dan tampaknya itu tidak akan menurun karena rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa yang terakhir menunjukkan angka 5,6 persen. Sedangkan di luar Pulau Jawa hanya 4,7 persen. Jadi, beban di Pulau Jawa ini luar biasa dari segi penduduk dan ekonomi,” tuturnya. 

 

Akibat beban berat itu, Menteri Bambang menegaskan, Jakarta pasti rawan banjir sehingga posisi Jakarta tidak ideal, lalu tanah di Jakarta akan turun dan permukaan air lautnya akan naik. 

 

“Satu lagi, 96 persen kualitas air laut tercemar berat. Belum lagi kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan yang buruk menimbulkan kerugian ekonomi akibat kemacetan hingga Rp56 triliun per tahun,” tutur Menteri Bambang. 

 

Menteri Bambang juga menjelaskan terbatasnya ketersediaan air bersih di Pulau Jawa. Dia menyebutkan, air bersih di Pulau Jawa berada di angka 630 meter kubik per kapita per tahun. 

 

Hal lain yang diungkapkan Menteri Bambang adalah soal pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi. Menurut dia, konsentrasi penduduk terbesar berada di Jabodetabekpunjur. 

 

“Jika dilihat dari luasan lahan pertaniannya, konsumsi lahan terbangun terbesar terdapat di Pulau Jawa, namun cenderung menurun, dengan penurunan luasan lahan pertanian sebesar satu persen. Kepadatan penduduk Jakarta adalah nomor ketiga saat ini, kalah jauh dari Manila, Paris atau Tokyo. Inilah mengapa beban Jakarta sangat berat dan harus segera dibenahi,” tutur Menteri Bambang

 

Ketua Forum Duta Besar Republik Indonesia Hasyim Djalal, diplomat senior yang pernah menjabat sebagai duta besar di Kanada hingga Jerman, dalam forum yang digelar medio Juni 2019 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-2, Gedung Saleh Afiff, Kementerian PPN/Bappenas itu menggarisbawahi tiga hal penting terkait IKN. Antara lain, alasan pemindahan, persiapan yang diperlukan, termasuk keberlanjutan visi Indonesia sebagai negara maritim, dan skema pembiayaan. 

 

Sementara itu, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno, mantan Dubes Republik Indonesia untuk Brasilia Primo Alui Joelianto, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tanzania Yudhistiranto Sungadi, dan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Abuja Harry Purwanto juga turut memaparkan best practices dan pembelajaran penting lainnya terkait pemindahan IKN. 

 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0