Pemerintah Belum Berencana Tambahkan Hari Libur Bagi PNS :: Nusantaratv.com

Pemerintah Belum Berencana Tambahkan Hari Libur Bagi PNS

Pemerintah Justru Berusaha Memperkuat dan Meningkatkan Kinerja ASN.
Pemerintah Belum Berencana Tambahkan Hari Libur Bagi PNS
Ilustrasi PNS. (Alinea.ID)

Jakarta, Nusantaratv.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan pemerintah belum memiliki rencana untuk memberlakukan tambahan hari libur untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Pemerintah belum ada rencana menerapkan sistem empat hari kerja. Tidak ada rencana PNS libur dari Jumat hingga Minggu - ujar Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Kementerian PANRB, di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Saat ini, ungkap Dwi, pemerintah justru berusaha memperkuat dan meningkatkan kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara). Ini dilakukan dengan menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Baca Juga: Viral Wakil Walikota Serang Ngamuk Gegara PNSnya Kabur dari Pengajian

Kami sedang fokus untuk menggalakkan PP 30/2019 agar sistem manajemen kinerja ASN lebih komprehensif - lanjutnya, dilansir laman Menpan, Rabu (11/12/2019).

Dalam PP tersebut, penilaian kinerja PNS dilaksanakan dalam suatu sistem manajemen kinerja PNS. Sistem ini mengatur mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut berupa reward punishment, dan sistem informasi kinerja PNS.

Pelaksanaan rencana kinerja PNS didokumentasikan secara periodik dan pejabat penilai kinerja PNS melakukan pemantauan secara berkala dan berkelanjutan. Pemantuan ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan kinerja PNS agar tidak terjadi keterlambatan dan penyimpangan. 

Sehingga kalau ada permasalahan dapat segera di atasi dan mencapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan semula - jelasnya.

Baca Juga: Dear PNS! Ini Aturan Baru Perjalanan Dinas Luar Negeri

Dengan regulasi tersebut, penilaian tidak hanya dilakukan dari atasan kepada bawahan. Melainkan bawahan juga menilai perilaku atasannya. Sistem ini disebut penilaian perilaku 360 derajat.

Penilaian 360 derajat bukan hanya didasarkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tetapi juga meliputi perilaku kerja - terang Dwi.

Perilaku PNS dalam bekerja juga dinilai oleh atasan, bawahan, rekan kerja, serta diri sendiri dalam metode survei tertutup. Aspek perilaku yang dilihat berdasarkan PP ini adalah orientasi pelayanan, kepemimpinan, kerja sama, komitmen, dan inisiatif kerja.

Berdasarkan sistem penilaian perilaku kerja 360 derajat, nilai SKP berbobot 60 persen dan 40 persen berasal dari nilai perilaku. Namun, bagi instansi yang belum menerapkan sistem penilaian 360 derajat, maka SKP memiliki bobot 70 persen dan perilaku kerja sebesar 30 persen.

Dia mengungkapkan bahwa penilaian kinerja akan berjalan efektif jika memenuhi lima persyaratan, yakni objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Adanya PP ini merupakan upaya bagaimana agar ASN terus dituntut berkinerja sebagaimana diharapkan oleh masyarakat - tukas Dwi. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0