Masyarakat Masih Tak Patuhi Social Distancing, Jokowi Bisa Pakai Cara Ini.. :: Nusantaratv.com

Masyarakat Masih Tak Patuhi Social Distancing, Jokowi Bisa Pakai Cara Ini..

Hingga kini masyarakat masih tak menjaga jarak satu sama lain dan beraktivitas di luar rumah
Masyarakat Masih Tak Patuhi Social Distancing, Jokowi Bisa Pakai Cara Ini..
Kebijakan social distancing yang tak berlaku di gerbong KRL, Senin (23/3/2020). (Instagram @jktinfo)

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menerbitkan peraturan pemerintah pengganti pengganti undang-undang (perppu) agar masyarakat patuh terhadap kebijakan social distancing dan beraktivitas di rumah di tengah wabah virus corona. Sebab, hingga kini tak sedikit masyarakat yang masih membandel tak menghiraukan imbauan tersebut.

Baca juga: Jokowi Kasih Rp 15 Juta Per Bulan ke Dokter yang Tangani Pasien Corona 

"Menurut saya, pemerintah daerah bisa menggunakan diskresinya melalui polisi pamong praja bersama polisi melakukan tindakan memaksa dalam konteks penegakan ketertiban umum dalam situasi Tanggap Darurat Wabah Corrona. Tindakan ini bisa dilakukan jika lockdown tidak dilakukan," ujar pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, Minggu (22/3/2020).

Menurut Abdul, jika harus ada dasar hukum agar social distancing bisa dipaksakan, maka pemerintah bisa memberlakukan karantina wilayah sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Melalui aturan itu, warga yang tak patuh terhadap aturan bisa dipidana paling lama setahun dan denda maksimal Rp 100 juta.

"Pasal 1 Angka 10-nya menjelaskan istilah Karantina Wilayah, berarti pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Ancaman pidana bagi yang tidak patuh diatur di Pasal 93, 'Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta," jelas Abdul Fickar.

Pemerintah dan DPR, kata dia juga bisa mengamandemen UU Karantina Kesehatan dengan memasukan ketentuan tentang sosial distancing sekaligus sanksi di dalamnya. Apabila prosedurnya terlalu panjang dan kepatuhan atas social distancing mendesak, maka Jokowi bisa mengeluarkan perppu. 

"Bisa mengamandemen UU Nomor 6/2018 tentang Karantina Kesehatan dengan memasukan ketentuan tentang social distancing sekaligus sanksinya. Caranya bisa dengan legislatif review DPR bersama Pemerintah membahas dengan cepat, seperti perubahan UU KPK yang cuma dua minggu, atau jika tidak memungkinkan karena prosedur terlalu panjang, maka Presiden bisa langsung menerbitkan Perppu," jelasnya. 

Keberadaan perppu mengenai social distancing ini dinilai penting guna menyelamatkan rakyat. Sebab, kata Abdul program-program pemerintah tak ada gunanya jika keselamatan rakyat tak terjamin.

"Hal ini menjadi signifikan dilakukan presiden, menyelamatkan kesehatan dan keselamatan rakyat secara menyeluruh. Tidak ada gunanya program kartu kerja, infrastruktur, omnibus law, pemindahan ibu kota atau program program ambisius lainnya jika kesehatan seluruh masyarakat terancam dan tidak terjamin. Wabah corona tidak pilih kasih. Menteri, walikota apalagi rakyat kecil atau siapapun bisa kena. Keselamatan rakyat adalah konstitusi tertinggi di sebuah negara," tandasnya. (Detik)

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0