Langgar PSBB Corona? Siap-siap Dipenjara Setahun dan Denda Rp 100 Juta :: Nusantaratv.com

Langgar PSBB Corona? Siap-siap Dipenjara Setahun dan Denda Rp 100 Juta

Keppres dan PP yang diteken Jokowi semakin menguatkan Maklumat Kapolri dalam menindak pelanggar aturan semasa wabah corona
Langgar PSBB Corona? Siap-siap Dipenjara Setahun dan Denda Rp 100 Juta
Kerumunan masyarakat di pasar di tengah wabah corona.

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Baca juga: Ini Isi PP Pembatasan Sosial Skala Besar yang Dimaksud Jokowi 

Masyarakat yang melanggar aturan PSBB akan dikenai sanksi satu tahun penjara dan denda Rp 100 juta. 

Selain PP, Jokowi juga meneken Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19).

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, dua payung hukum tersebut menguatkan aturan dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020, untuk menindak tegas masyarakat yang tetap bersikeras berkerumun.

"(Keppres dan PP terkait penanganan Covid-19) lebih menguatkan lagi. Jadi, ketika PP telah resmi dikeluarkan oleh pemerintah, maka pihak kepolisian sebagaimana amanat Bapak presiden tidak boleh ragu lagi, harus tegas melakukan tindakan upaya penegakan hukum," ujar Yusri, Rabu (1/4/2020).

Meski begitu, menurutnya kepolisian tetap mengedepankan upaya persuasif untuk membubarkan masyarakat yang tetap berkerumun di tengah mewabahnya corona. 

Apabila masyarakat tetap nekat berkerumun dan melanggar aturan pemerintah, polisi dapat menindak mereka dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP.

"Kalau hari ini ada Keppres atau PP, yang makin menguatkan bagaimana penerapan UU Karantina Kesehatan. Sebelum ini kita menerapkan aturan UU Hukum Pidana, bagaimana petugas kepolisian melakukan imbauan dan membubarkan masyarakat yang berkerumun," jelas Yusri.

Adapun Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 berbunyi:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Kompas.com) 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0