Kominfo Dorong RUU Perlindungan Data, Demi Lindungi Hak Sipil :: Nusantaratv.com

Kominfo Dorong RUU Perlindungan Data, Demi Lindungi Hak Sipil

Menkominfo menyebut dengan adanya cyber patroli ini, dipastikan civil right terlindungi.
Kominfo Dorong RUU Perlindungan Data, Demi Lindungi Hak Sipil
Menkominfo Johnny G Plate mengikuti rapat kerja bersama Komisi I di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta. (Dok. Humas Kominfo)

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menegaskan Kementerian Kominfo diberikan kewenangan oleh negara untuk melindungi hak-hak masyarakat sipil (civil right).

Komitmen itu, menurut Johnny, dibuktikan dengan keberadaan Tim AIS, yang bertugas 24 jam penuh. "Kominfo mempunyai unit yang melakukan cyber patroli, dilakukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu," ujar Johnny.

"Kita harapkan bahwa dengan adanya cyber patroli ini, kita pastikan civil right itu terlindungi," lanjutnya di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, dilansir dari laman Kominfo, Selasa (5/11/2019). 

Dia menjelaskan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan soal kedaulatan data juga harus terlindungi.

"Saat ini data-data termasuk data pribadi warga negara itu tersebar di banyak aturan dan undang-undang, sangat sektoral dan parsial. Kita inginkan untuk melakukan kompilasi ini di dalam satu undang-undang," tambahnya. 

Baca Juga: Ini Langkah Awal yang Dilakukan Johnny G. Plate Sebagai Menkominfo

Regulasi yang dimaksud adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Saat uji Kominfo terus mendorong agar beleid itu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Nanti kalau memang itu bisa kita lakukan tentu kita perlu menempatkannya di dalam Prolegnas prioritas di DPR RI dan Prolegnas prioritas 2020-2024," terang Johnny. 

Disisi lain, dalam upaya menangkal konten hoaks, Kominfo melakukan pendekatan tiga lapisan. "Lapisan kedua adalah pemeriksaan konten. lapisan ketiga adalah pengawasan konten. Kominfo menggunakan infrastruktur dan sistem tertentu untuk menangani konten bermuatan negatif," urainya.

Menurutnya, Tim AIS juga bekerja secara terus menerus selama 24 jam secara serius. "Kami menjamin bahwa civil rights dan civil obligation dimana Kominfo memastikan dengan jajarannya dilakukan dengan baik. Pengawasan konten di internet dilakukan secara terus menerus, secara tepat dan cerdas bagi pemanfaatan oleh masyarakat dan negara," urainya. 

Dikatakannya, pada 2020 akan ada sebuah sistem untuk menangani 150.000 konten negatif internet. "Kalau tidak diawasi dengan benar tentu akan berdampak pada masyarakat kita," tukas Johnny.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0