Kemenag Pastikan Arab Saudi Minta Tunda Kontrak Layanan, Bukan Tunda Ibadah Haji :: Nusantaratv.com

Kemenag Pastikan Arab Saudi Minta Tunda Kontrak Layanan, Bukan Tunda Ibadah Haji

Kemenag Mendapat Mandat Dari Undang-Undang untuk Menyelenggarakan Haji Sebagai Tugas Negara.
Kemenag Pastikan Arab Saudi Minta Tunda Kontrak Layanan, Bukan Tunda Ibadah Haji
Oman Fathurahman, Juru Bicara Kemenag. (Dok. Humas Kemenag)

Jakarta, Nusantaratv.com - Kementerian Agama (Kemeng) memastikan Pemerintah Arab Saudi bukan meminta penundaan rencana haji tahun ini, tapi menunda pelaksanaan kontrak layanan di Arab Saudi.

Hal ini ditegaskan Oman Fathurahman, Juru Bicara Kemenag, di Jakarta, Rabu (1/4/2020). Isu penundaan haji 2020 ini kembali muncul setelah ada berita yang disadur secara kurang tepat oleh beberapa media yang bersumber dari wawancara Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhamad Saleh Benten dengan jurnalis Ekhbariyya TV di halaman Kabah, pada 31 Maret 2020.

Dalam kutipan berita itu disebutkan Menteri Haji dan Umrah Saudi meminta umat Muslim di semua negara untuk menunda rencana menunaikan ibadah haji sampai situasinya jelas. Padahal, pernyataan Menteri Haji Arab Saudi berbunyi, "Lidzalik, nahnu thalabna min al-Ikhwan Al-Muslimiin li jami'i ad-duwal wal 'alam at-tarayyuts fi 'amali ayyi 'uquud hatta tattadhahar- ru'yah." (untuk itu, kami minta kepada umat muslim di berbagai negara untuk menunda kontrak apapun sampai kondisinya jelas).

Baca Juga: Lockdown COVID-19 Arab Saudi, 44 Jamaah Umrah Tunggu Proses Pemulangan ke Tanah Air 

Pernyataan ini sejalan dengan surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang ditujukan kepada Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi pada 6 Maret 2020.

"Seperti surat resmi yang disampaikan kepada Menag Fachrul Razi, Menteri Haji dalam wawancara itu meminta agar seluruh negara pengirim jamaah untuk menunda penyelesaian akad-akad atau kontrak haji," ujar Oman di Jakarta, dilansir dari laman kemenag.go.id, Rabu (1/4/2020).

"Jadi konteks penyataan pers Menteri Haji Saudi itu adalah menunggu atau tidak buru-buru untuk melakukan kontrak pelayanan haji. Ini bisa jadi karena pemerintah Saudi masih fokus untuk memaksimalkan penyiapan fasilitas perhajian ketimbang mengurus administrasi kontrak," lanjutnya. 

Oman menambahkan, Pemerintah dalam hal ini Kemenag, mendapat mandat dari Undang-Undang (UU) untuk menyelenggarakan haji sebagai tugas negara. Karenanya, Kemenag berkomitmen menjalankan tugas ini semaksimal mungkin.

"Sepanjang pihak Saudi belum menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kementerian Agama terkait pembatalan haji tahun ini, maka kami tetap berproses seperti biasa," tutur Oman.

Baca Juga: Kemenag Siapkan Dua Skema Haji Tetap Digelar atau Dibatalkan

Sebab, lanjut Oman, penyelenggaraan haji diatur secara legal formal dalam taklimatul haj yang ditandatangani antara Indonesia dan Saudi. Proses penyiapan haji juga tidak hanya urusan pelayanan di Saudi.

Urusan pelayanan di dalam negeri juga tidak kalah penting karena menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban calon jamaah yang akan berangkat.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0