Kemenag Bakal Cabut Moratorium Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah :: Nusantaratv.com

Kemenag Bakal Cabut Moratorium Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Ditjen PHU Tengah Mengintensifkan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap BPW yang Tidak Memiliki Izin Sebagai PPIU.
Kemenag Bakal Cabut Moratorium Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
Dirjen PHU Nizar saat menerima audiensi dengan pengurus Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia. (Dok. Humas Kemenag)

Jakarta, Nusantaratv.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) tengah mempertimbangkan melakukan pencabutan moratorium izin pendaftaran PPIU.

Nizar, Ditjen PHU Kemenag, mengatakan proses pengajuan izin baru nantinya akan melalui sistem online yang tengah difinalisasi. Sistem online diharapkan akan memudahkan masyarakat dan prosesnya lebih terbuka.

"Moratorium kita targetnya akhir Januari bisa kita buka, sistemnya kini menggunakan online, karena kita menghindari sistem tatap muka supaya kesan yang selama ini dilontarkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa terhindari," ujar Nizar, dilansir laman Kemenag, Selasa (14/1/2020). 

Baca Juga: Jumpa Imam Masjid Dubai, Ini Pesan Menag Fachrul Razi

Hal itu disampaikan Nizar saat menerima pengurus Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, Ditjen PHU tengah mengintensifkan pengawasan dan pembinaan terhadap Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Sejumlah BPW yang terbukti tidak memiliki izin sebagai PPIU telah diperiksa dan diminta untuk menghentikan aktivitasnya membuka pendaftaran jamaah umrah. Pengawasan dan pembinaan ini sekaligus sebagai sarana sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Berbeda dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji yang hanya memuat empat pasal tentang umrah, UU Nomor 8 Tahun 2019 lebih detail, terdapat lebih 20 pasal yang membahas tentang umrah. 

Salah satunya, pasal 122 yang mengatur, bahwa setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jamaah umrah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0