Jokowi Minta Gubernur Alihkan Anggaran untuk Atasi Corona :: Nusantaratv.com

Jokowi Minta Gubernur Alihkan Anggaran untuk Atasi Corona

Jokowi ingin gubernur hitung dampak ekonomi akibat kebijakan penanganan corona
Jokowi Minta Gubernur Alihkan Anggaran untuk Atasi Corona
Jokowi.

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) mengalihkan anggaran tak penting di APBD untuk penanganan virus corona. Permintaan itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas dengan para gubernur melalui konferensi video di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Bukan DPR, Jokowi Minta Tes Corona Diutamakan Petugas Medis dan Keluarga 

"Anggaran-anggaran perjalanan, pertemuan, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat segera harus dipangkas karena kondisi fiskal kita sekarang ini bukanlah sebuah kondisi yang enteng," ujar Jokowi.

"Kemudian melakukan refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk memeprcepait penanganan Covid-19 baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi isu-isu ekonomi," imbuhnya. 

Jokowi mengatakan ia telah membuat dasar hukum untuk pengalihan anggaran ini, yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

"Landasan hukumnya sudah jelas," ucapnya. 

Ia pun mengingatkan kepada para gubernur bahwa penanganan corona bukan hanya soal kesehatan masyarakat, tapi juga penanganan dampak ekonomi melalui bantuan-bantuan sosial.

Jokowi ingin kepala daerah memperhatikan nasib warganya yang terdampak akan kebijakan physical distancing dalam penanganan covid-19.

"Tolong dilihat betul keadaan para buruh, terutama para pekerja harian, para petani, para nelayan dan juga ini yang terkena dampak terlebih dulu para pelaku usaha usaha mikro, usaha kecil, agar kita usahakan agar daya belinya tetap terjaga dan bisa tetap beraktivitas dalam berproduksi," jelasnya. 

Jokowi mencontohkan, pemerintah pusat telah memberi penangguhan cicilan kendaraan kepada para pengendara ojek dan taksi selama setahun.

Pemerintah juga memberi penangguhan cicilan dan keringanan bunga bagi UMKM yang memiliki kredit di bawah Rp 10 Miliar. Ia meminta pemda mengambil kebijakan serupa. 

"Oleh sebab itu kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten dan kota tolong diarahkan agar program-program itu bisa semuanya bisa menjadi program padat karya tunai. Ini untuk mempertahakan daya beli masyarakat," tandas mantan Wali Kota Solo. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0