Jokowi: Ekosistem Media Harus Dilindungi, Agar Masyarakat Dapat Konten Baik :: Nusantaratv.com

Jokowi: Ekosistem Media Harus Dilindungi, Agar Masyarakat Dapat Konten Baik

Presiden Jokowi Sebut Platform Digital yang Aturan Regulasinya Belum Ada Sangat Menjajah Dunia Pers di Indonesia.
Jokowi: Ekosistem Media Harus Dilindungi, Agar Masyarakat Dapat Konten Baik
Presiden Jokowi menghadiri acara puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2/2020). (Ibrahim/Humas)

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan informasi yang baik memerlukan jurnalisme dan ekosistem yang baik.

"Oleh sebab itu, ekosistem media harus dilindungi dan harus diproteksi sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang baik. Untuk itu, diperlukan industri pers yang sehat," ujar Presiden Jokowi, dilansir dari laman setkab.go.id, Sabtu (8/2/2020). 

Hal itu diungkapkan Kepala Negara saat memberikan sambutan pada acara puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020, di Kawasan Perkantoran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), di Kota Banjarmasin, Sabtu (8/2/2020). 

Dalam kesempatan itu, Presiden RI ke-7 itu juga menyampaikan platform digital yang aturan regulasinya belum ada, sangat menjajah dunia pers di Indonesia.

Baca Juga: Jokowi: Pers Diharapkan Tak Menambah Kepanikan

Ayah tiga anak itu mengaku telah berbincang-bincang dengan para Pemred (pemimpin redaksi), untuk segera disiapkan draf regulasi yang bisa melindungi dan memproteksi dunia pers.

"Jangan sampai semuanya diambil oleh platform digital dari luar, pajak juga nggak bayar, aturan main tidak ada,” lanjutnya. 

Aturan untuk pers, menurut mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng) itu, diatur sangat rigid, namun platform digital tidak memakai aturan, mengambil iklan, sehingga ada capital outflow, yang sering tidak dihitung, sehingga ini segera perlu diatur.

"Semua negara mengalami hal yang sama mengenai ini, regulasinya belum ada, aturannya belum ada, barang-barang itu sudah masuk ke semua negara,” tambahnya. 

Lebih lanjut, pria kelahiran Surakarta, Jateng, 58 tahun silam itu, menyampaikan saat ini pemerintah sedang menjalankan berbagai agenda penting untuk mewujudkan Indonesia maju.

Pembangunan infrastruktur yang terus akan kita lanjutkan, pembangunan sumber daya manusia, penyederhanaan regulasi yang nanti akan kita lihat bersama setelah ada Omnibus Law, kemudian reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, yaitu hilirisasi dan industrialisasi, dan yang terakhir pemindahan Ibu Kota negara," tukas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0