Jika Paksa New Normal, Pemerintah Pusat Disarankan Bebaskan Daerah Tangani Corona :: Nusantaratv.com

Jika Paksa New Normal, Pemerintah Pusat Disarankan Bebaskan Daerah Tangani Corona

Pemerintah pusat berperan selayaknya konsep tut wuri handayani
Jika Paksa New Normal, Pemerintah Pusat Disarankan Bebaskan Daerah Tangani Corona
Sebaran corona di Indonesia.

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah dinilai terlalu dini hendak menerapkan new normal atau perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal, selama mewabahnya virus corona. Mengingat, diperkirakan akan ada sejumlah risiko kesehatan dan juga ekonomi dari pemberlakuan kebijakan tersebut. 

Baca juga: Ini Kerugian RI Jika Terlalu Dini Terapkan New Normal 

Menurut peneliti University of Manchester Profesor Gindo Tampubolon, ada hal-hal yang harus diperhatikan jika pemerintah tetap memaksakan untuk menjalankan normal baru. 

"Sekarang, bagaimana kalau tetap ingin 'buru-buru normal baru'? Hanya ada dua anjuran saya, soal pelacakan/pemeriksaan dan provinsi mandiri," ujar Gindo, Kamis (21/5/2020). 

"Prinsipnya, ibarat teknologi anti-pencemaran, maka pilihan 'buru-buru normal baru' adalah teknologi saringan pompa knalpot dengan bahan bakar tetap diesel, bukan teknologi energi terbarukan macam mobil listrik. Artinya teknologi di ujung bukan teknologi di hilir," imbuh dia. 

Karena itu, anjurannya menekankan pelacakan dan pemeriksaan, apabila pemerintah bersikeras menerapkan new normal. Upaya tersebut, menurutnya sejalan dengan seruan WHO yang meminta adanya pemeriksaan, pelacakan, pemisahan, dan perawatan terhadap pasien covid-19.

"Jiran yang jadi teladan pun, seperti Korea Selatan, melakukan semua ini dengan tim yang telaten dan teknologi yang baru," kata Gindo. 

Ia berharap, tim pelacakan dan pemeriksaan harus ketat dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai penderita tanpa gejala atau OTG lolos. 

Tim pelacak mesti orang setempat yang dilatih mumpuni berdasarkan kasus-kasus yang nyata dari seluruh Indonesia. Selain mutunya mumpuni, jumlah mereka paling sedikit lima kali dari jumlah sekarang. 

"Ini bisa dilakukan dengan mengangkat mereka yang baru kehilangan pekerjaan karena ekonomi mangkrak. Kuncinya adalah pelatihan efektif berdasarkan skenario khas macam pertemuan ibadah, mal, pasar kaget dan lainnya," tutur Gindo. 

Di samping itu, tim pemeriksaan dan laboratorium setempat harus dibuat mandiri dari pusat. Kemandirian tim dan laboratorium menurutnya merupakan kunci. 

"Praktik sekarang yang menunggu petunjuk dari pusat sebelum aparat provinsi bertindak tegas atau berputar haluan adalah praktik yang lelet di mata virus ini," jelasnya. 

Pemeriksaan dan pelacakan mesti dimotori provinsi. Provinsi sebagai motor dipandang akan menuai manfaat baru. 

"Wabah ini memang baru dan tak satu pun bangsa yang sudah punya aji pamungkas. Belum ada paket manjur yang siap diimpor, termasuk dari Korea Selatan. Tapi Indonesia beruntung karena ada di Asia, yang dilimpahi banyak teladan yang rada berhasil mulai dari negara partai tunggal macam China hingga negara adi-demokrasi macam Korea Selatan, mengapit negara lain dalam spektrum demokrasi macam Vietnam, Singapura dan Taiwan," papar Gindo. 

Provinsi-provinsi Indonesia, kata dia, mesti dibiarkan memilih teladannya sendiri, dalam mengatasi wabah covid-19. Apalagi, sejumlah provinsi di Tanah Air memiliki penduduk yang lebih banyak dibandingkan negara-negara Eropa sekali pun. Misalnya Jawa Barat yang lebih banyak penduduknya daripada Spanyol, dan Jawa Timur yang lebih dari tiga kali Swedia. Sehingga dimungkinkan jika provinsi-provinsi di Indonesia belajar dari negara-negara terdampak pandemi sekalipun. 

Sambil menarik teladan dari negeri-negeri seberang lautan, kata dia, provinsi-provinsi dengan sepengetahuan pusat atau tanpa perlu izin resmi, bisa belajar satu sama lain. 

"Biarkan percobaan kebijakan kesehatan dan ekonomi berlangsung di berbagai provinsi; yang satu membuka sekolah, yang lain membuka pasar kaget, lalu keduanya belajar dari pengalaman tersebut," tutur dia. 

"Pemerintah pusat bukan minggir melainkan legawa menjadi tut wuri handayani," lanjut Gindo. 

Pemerintah pusat, menurutnya tetap memiliki peran utama dan mendasar, yakni mengadakan vaksin dan obat, serta menyebarkan informasi antarprovinsi dengan terbuka. Tanpa menghalangi provinsi bergerak sendiri, dengan informasi dan komando setempat. 

"Kalau ada gaya Indonesia mengalahkan wabah ini, pasti akan lahir dari provinsi yang mumpuni bukan dari pusat yang 'buru-buru normal baru'," tandas Gindo.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0