Ini Tantangan yang Dihadapi Saat Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur :: Nusantaratv.com

Ini Tantangan yang Dihadapi Saat Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Yang sangat urgen dari pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur adalah pangan, karena Kalimantan masih mendatangkan bahan pangan dari Jawa Timur.
Ini Tantangan yang Dihadapi Saat Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur
Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur. (istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) akan menghadapi berbagai tantangan. Diperkirakan setidaknya ada ratusan ribu aparatur sipil negara (ASN) beserta keluarga mereka yang akan berpindah ke wilayah baru tersebut. 

Perpindahan ini menghadirkan tantangan tidak hanya dari segi konstruksi atau kesiapan infrastruktur, tetapi juga penyediaan layanan pendukung seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Pakar Pembangunan Wilayah UGM (Universitas Gadjah Mada), R. Rijanta, mengatakan salah satu tantangan krusial yang kurang disoroti adalah persoalan pemenuhan kebutuhan pangan.

Baca: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, Ini Kata Pakar Pembangunan Wilayah UGM

"Satu juta orang kalau nanti berpindah ke sana, kesiapan yang ada di sana bukan hanya persoalan pusat ibu kotanya, tapi juga pelayanan pendukung untuk kehidupan orang-orang itu sendiri," ujar Rijanta, dalam keterangannya yang dikutip Nusantaratv dari situs resmi UGM, Selasa (27/8/2019).

"Bagi saya yang sangat urgen adalah pangan, karena Kalimantan itu masih mendatangkan bahan pangan dari Jawa Timur," sambungnya.

Dalam perspektif modern, Rijanta menyebut bahwa makanan sebaiknya datang dari tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal penduduk. Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan pengembangan wilayah-wilayah pendukung untuk menyediakan kebutuhan tersebut, baik melalui penguatan kapasitas pengelolaan sumber daya atau dengan menggalakkan program transmigrasi di kabupaten sekitar.

Pemerintah, terang Rijanta, juga perlu mengantisipasi perkembangan sektor-sektor ekonomi, pariwisata, hiburan, dan lainnya yang akan muncul seiring dengan pembangunan pusat pemerintahan. Untuk itu, pemerintah harus memiliki rancangan serta aturan tata ruang yang jelas dan tegas.

Baca: Ibu Kota Pindah, PNS (ASN) Ikut Pindah? Kalau Tidak?

"Jangan sampai dalam jangka panjang terjadi kesemrawutan baru yang mengulang apa yang terjadi di ibu kota lama. Harus dipikirkan dari sekarang, fungsi-fungsi di luar pemerintahan nanti ada di mana, dan itu harus ditegakkan secara ketat, jangan kecolongan," cetusnya.

Terkait kesiapan pemerintah untuk memulai proses perpindahan secara menyeluruh, Rijanta menyatakan bahwa target pemindahan pada 2024 dirasa cukup masuk akal. Persiapan yang krusial, menurut Rijanta, terletak pada penyiapan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

"Kalau konstruksinya saya rasa tiga sampai empat tahun cukup. Yang penting legalitasnya dikejar supaya beres dulu," tukas Rijanta. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0