Ini Empat Pokok Pembahasan Omnibus Law Jaminan Produk Halal :: Nusantaratv.com

Ini Empat Pokok Pembahasan Omnibus Law Jaminan Produk Halal

Omnibus Law Dalam Konteks Jaminan Produk Halal Ditekankan Pada Empat Hal.
Ini Empat Pokok Pembahasan Omnibus Law Jaminan Produk Halal
Ilustrasi. (Istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal termasuk yang dibahas dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Mastuki, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mengaku pihaknya ikut terlibat dalam pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja.

Pembahasan yang melibatkan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian/Lembaga terkait ini sudah berlangsung hingga pertengahan Januari 2020.

Menurut Mastuki, dalam serangkaian pembahasan yang telah dilakukan, Omnibus Law dalam konteks jaminan produk halal ditekankan pada empat hal. Pertama, penyederhanaan proses sertifikasi halal. 

Baca Juga: Kemenag Bakal Cabut Moratorium Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

"RUU Omnibus Law ini semangatnya pada percepatan waktu proses sertifikasi halal, baik di BPJPH, MUI, maupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Jadi harus ada kepastian waktu," ujar Mastuki di Jakarta, dilansir dari laman Kemenag, Selasa (21/1/2020).

Kedua, pembebasan biaya bagi usaha mikro dan kecil (UMK) saat akan mengurus sertifikasi halal. "Istilah yang muncul dalam pembahasan adalah di nol-rupiahkan. Di UU JPH sebelumnya menggunakan istilah 'fasilitasi bagi UMK'," lanjutnya.

Ketiga, mengoptimalkan peran dan fungsi LPH, auditor halal, dan penyelia halal untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi  halal. "Sejumlah persyaratan, prosedur, dan mekanismenya akan disesuaikan," tambah Mastuki. 

Keempat, sanksi administratif dan sanksi pidana. "Arahnya bagaimana mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Jadi pendekatan yang di kedepankan adalah persuasif dan edukatif.  Karena itu, dalam pembahasan kami menghindari sanksi pidana, hanya sanksi administratif," jelasnya.

Mastuki mengaku ada banyak pasal dalam UU 33 Tahun 2014 yang dibahas dan akan mengalami penyesuaian. Beberapa pasal dimaksud antara lain: Pasal 1, 7, 10, 13, 14, 22, 27-33, 42, 44, 48, 55, 56, dan 58. "Pasal 4 tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk, tidak jadi pembahasan," tukas Mastuki.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0