Doni Monardo Dipercaya Jokowi Pimpin 'Perang' Lawan Corona :: Nusantaratv.com

Doni Monardo Dipercaya Jokowi Pimpin 'Perang' Lawan Corona

Doni bisa mengerahkan sektor lain dan menggunakan APBN serta APBD untuk tangani covid-19
Doni Monardo Dipercaya Jokowi Pimpin 'Perang' Lawan Corona
Doni Monardo (kanan) semasa menjabat Danjen Kopassus. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo akan memegang komando penanganan virus corona secara nasional. Hal ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan status bencana nasional melalui keputusan presiden, Senin (14/4/2020).

Baca juga: ODP Corona RI 139 Ribu, PDP 10 Ribu 

Doni diketahui juga merupakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Agus Wibowo, menjelaskan sejak penetapan status bencana nasional, pembentukan Gugus Tugas Covid-19 sepenuhnya mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 

"UU Karantina Kesehatan, PP dan Permenkes PSBB tidak ada fungsi komandonya. Dengan penetapan status bencana nasional maka merujuk pada UU No 24 Tahun 2007, Ketua Gugas (Gugus Tugas) resmi secara hukum mempunyai fungsi komando," ujar Agus, Selasa (14/4/2020).

Dengan komando yang kini dipegang Doni, maka setiap posko gugus tugas di daerah sepenuhnya terkoordinasi dengan Gugus Tugas pusat sebagai pusat komando, informasi serta koordinasi. 

"Komandan Gugas pusat adalah Kepala BNPB, Gugas provinsi oleh gubernur dan Gugas kabupaten atau kota oleh wali kota. Wakil Komandan bisa dari unsur TNI atau Polri yang ditunjuk oleh ketua gugus," tuturnya.

Menurut Agus, penetapan darurat bencana akan lebih banyak memberi kemudahan dalam penanganan corona. Di antaranya kemudahan dalam akses pengerahan logistik, pengadaan barang serta jasa.

"Komando BNPB dan BPBD untuk memerintahkan sektor atau lembaga dalam hal pengerahan SDM, kemudahan akses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan penyelamatan," tuturnya.

Lebih lanjut, terkait pengelolaan dan pendanaan bantuan mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Merujuk peraturan itu, BNPB dan BPBD dapat mengarahkan penggunaan APBN, APBD, Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, dan DSP pemda untuk upaya penanggulangan bencana wabah virus corona.(CNNIndonesia.com)

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0