Di Yogyakarta, Jokowi Bagikan 3.218 Sertifikat Tanah :: Nusantaratv.com

Di Yogyakarta, Jokowi Bagikan 3.218 Sertifikat Tanah

Presiden Jokowi Katakan Jika 80 juta Belum Bersertifikat Berarti Harus Menunggu 160 Tahun.
Di Yogyakarta, Jokowi Bagikan 3.218 Sertifikat Tanah
Presiden Jokowi serahkan 3.218 sertifikat di Yogyakarta. (Jay/Humas)

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Jokowi (Jokowi) kerap mendengarkan keluhan dari warga terkait sengketa atau konflik lahan milik masyarakat ketika melakukan kunjungan ke daerah.

Permasalahan tersebut terjadi, menurut Kepala Negara, karena di seluruh Indonesia seharusnya ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan, tapi pada 2015 baru selesai sekitar 46 juta. Hal ini berarti masih kurang 80 juta yang belum memiliki sertifikat.

"Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki, nggak pegang ini akhirnya apa? Sengketa. Tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan masyarakat, karena apa? 80 juta belum tersertifikat," ujar Presiden Jokowi. 

Hal itu disampaikan orang nomor satu di Tanah Air tersebut saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Jumat (31/1/2020).

Baca Juga: Presiden Jokowi Serahkan 2.500 Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Rakyat di Labuan Bajo 

Produksi sertifikat, ungkap mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng) itu, hanya 500 ribu per tahun. Dia menambahkan jika 80 juta berarti harus menunggu 160 tahun. Dalam kesempatan itu, ayah tiga anak tersebut, juga menitipkan jika sertifikat sudah jadi untuk diberikan plastik dan difotokopi, sehingga jika hilang mudah untuk mengurusnya.

Dan, jika ada kebutuhan sebagai pinjaman, Presiden Jokowi mempersilakan untuk diagunkan ke bank. Tapi sebelum dipakai untuk jaminan ke bank sebagai agunan, tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu, tolong dihitung dulu, mau pinjam berapa dan pergi ke bank mana.

"Jangan ini dapat sertifikat langsung keluar dari sini langsung ke bank, 'Pak, pinjam 200 juta', ampun ngonten. Jangan seperti itu. Harus dihitung direncanakan untuk apa, bisa ngangsur atau tidak, bisa nyicil atau tidak, dihitung semuanya," tukas Presiden RI ke-7 itu.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0