Denny JA: Jika Terlambat Karantina, Sejarah Akan Menyalahkan Jokowi :: Nusantaratv.com

Denny JA: Jika Terlambat Karantina, Sejarah Akan Menyalahkan Jokowi

Ia meminta Jokowi belajar dari AS dan Italia yang telat melakukan lockdown dan keadaan memburuk
Denny JA: Jika Terlambat Karantina, Sejarah Akan Menyalahkan Jokowi
Denny JA. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Konsultan politik Denny JA, menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil kebijakan lockdown atau karantina wilayah Jakarta. Hal ini guna mengatasi penyebaran virus corona yang semakin meluas. 

Baca juga: Jenguk Pasien Corona, 90 Warga dan Dusun di Purbalingga Diisolasi 

"Saya menyarankan Jokowi segera berlakukan karantina wilayah. Ini satu-satunya cara agar virus corona tidak semakin menyebar ke aneka daerah. Apalagi akan ada arus mudik menjelang puasa dan lebaran," ujar Denny dalama keterangannya, Minggu (29/3/2020). 

Denny mengakui Indonesia tak mengenal istilah lockdown. Namun bangsa kita mempunyai konsep karantina wilayah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Masalahnya karantina wilayah itu kewenangan pemerintah pusat. Namun kini daerah mulai banyak mengambil inisiatif sendiri untuk melindungi wilayahnya. Misalnya Solo, Bali, Tegal, Papua dan Maluku," papar Denny. 

"Pemda ini memang bertindak tak sesuai aturan. Tapi persepsi publik memihak mereka. Pemda itu dianggap peduli," imbuhnya. 

Ia mengingatkan Jokowi agar tak terlambat dalam mengambil keputusan dalam melakukan karantina wilayah guna menekan wabah covid-19 di Tanah Air. Sebab sejarah akan mencatat. 

"Jika Jokowi terlambat bertindak menerapkan karantina wilayah, dan penyebaran virus corona memburuk, sejarah akan menyalahkan Jokowi," kata dia. 

Amerika Serikat (AS) dan Italia, menurut Denny bisa menjadi contoh. Dua negara itu, kata dia mengalahkan China dari sisi angka terpapar (AS) dan angka kematian (Italia). Salah satu penyebabnya, karena pemerintah pusat dianggap lambat memberlakukan sejenis karantina wilayah atau lockdown, maupun semi lockdown. 

"Kita jangan mengulangi kisah buruk Amerika Serikat dan Italia. Apalagi kesiapan sistem dan peralatan kesehatan kita tak sebaik dua negara itu," jelas Denny. 

"Yang penting harus ada aturan bahwa arus uang dan barang tetap lancar," sambungnya. 

Denny meminta Jokowi jangan berhenti di tingkat imbauan dalam menanggulangi virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China itu. Tapi juga harus membuat aturan yang memberikan sanksi hukuman fisik atau denda. 

"Tak cukup hanya imbauan. Suasana emergency menginginkan lebih. Di era ini publik akan mengerti. Kesehatan bersama berada di atas kebebasan. Tak apa kebebasan dibatasi sementara karena penyebaran virus dan nyawa manusia itu lebih berharga," papar dia. 

Ia pun mengajak seluruh pihak bahu-membahu mengatasi masalah pandemi corona. Bukan hanya bergantung sepenuhnya pada pemerintah. 

"Civil society dan pengusaha di era pandemi ini sangat ditunggu peran sertanya. Pandemi terlalu besar jika hanya diserahkan kepada pemerintah," tandas pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini. 

Diketahui, hingga Sabtu (28/3/2020) jumlah orang yang tertular corona di Indonesia total sebanyak 1.155 orang. Sebanyak 102 orang meninggal dan 59 pasien dinyatakan sembuh. Dari jumlah kasus corona di Tanah Air, 627 terjadi di Ibu Kota. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0