Corona Makin Parah dan Social Distancing Gak Jalan, PPP Dukung Lockdown Jakarta :: Nusantaratv.com

Corona Makin Parah dan Social Distancing Gak Jalan, PPP Dukung Lockdown Jakarta

Menurutnya kebijakan bekerja, belajar dan beribadah dari rumah saat ini tak jalan
Corona Makin Parah dan Social Distancing Gak Jalan, PPP Dukung Lockdown Jakarta
Kepadatan KRL Jakarta dan sekitarnya di tengah mewabahnya virus corona. (Instagram @jktinfo)

Jakarta, Nusantaratv.com - Dukungan terhadap kebijakan lockdown atau karantina wilayah Jakarta dalam mengatasi wabah virus corona, kembali datang. Kali ini dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI.

Baca juga: Minta Jakarta Di-lockdown, Masinton: Keselamatan Rakyat yang Utama 

Alasannya Ibu Kota saat ini menjadi pusat penyebaran corona di Indonesia. Di lain sisi, kebijakan social distancing pemerintah tak jalan, atau masih banyak masyarakat yang tak mematuhi.

"Berdasarkan data dari pemerintah bahwa hingga Rabu (25/3) jumlah warga yang terserang covid-19 sebanyak 790 orang. Dengan jumlah terbanyak dari DKI Jakarta sebanyak 463 orang (58%). Sejauh ini penanganan covid-19 terus kejar-kejaran dengan jumlah pasien baru," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3/2020).

Menurut dia, imbauan pemerintah agar masyarakat melakukan social distancing atau menjaga jarak satu sama lain, serta bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, cenderung tak digubris. Karena, kebijakan tersebut hanya sebatas imbauan, bukan kewajiban yang jika dilanggar ada sanksi serius.

"Imbauan dari pemerintah untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah tidak menjadi kewajiban bagi warga sehingga masih banyak yang beraktivitas di luar" kata  Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi.

"Tidak hanya pekerja dengan upah harian namun juga pekerja perkantoran dan pertokoan tetap masuk kerja sehingga himbauan WFH (work from home) tidak berjalan maksimal. Angkutan umum seperti KRL, bus umum, angkot masih penuh sesak penumpang yang ini merupakan favorit penyebaran covid-19," imbuh dia.

Sementara imbauan kepolisian juga tak efektif, sebab masih banyak kegiatan-kegiatan dengan kerumunan yang tetap digelar.

"Termasuk SE (surat edaran) Kapolri yang melarang warga berkumpul hanya efektif di daerah-daerah tertentu, sementara di sejumlah daerah tetap menggelar kegiatan rutin spt arisan, dan sebagainya," jelasnya.

Karena itu, menurut Fraksi PPP sudah saatnya pemerintah meningkatkan tensi ke yang lebih berat yakni kebijakan beraktivitas di rumah sifatnya wajib, dan bagi yang melanggar dikenai sanksi pidana/denda.

Pihaknya meminta UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan sudah mulai diterapkan, mengingat kondisi saat ini dianggap sudah sangat menprihatinkan.

"Penyebaran virus sangat masif sementara interaksi sosial masih terjadi. Maka pemerintah sudah bisa mempertimbangkan opsi karantina (lockdown) untuk kota-kota besar yang penyebaran covid-19 sangat sporadis khususnya DKI Jakarta. Karantina secara ketat bisa dilakukan per wilayah secara bertahap tidak perlu semua wilayah NKRI sekaligus sambil menunggu perkembangan," papar Awiek.

Ia menjelaskan, Pasal 49 ayat 3 UU 6/2018 menyebutkan bahwa karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh menteri. Karena itu menteri yang ditunjuk bisa mengambil kebijakan karantina. Jika pelaksanaan UU 6/2018 terkendala belum ada PP, kata Awiek itu hanya soal teknis yang mana bisa dikebut penyusunannya.

"RUU Cipta Kerja yang menganut konsep omnibus law setebal lebih 1.000 halaman saja bisa disusun apalagi cuma PP," ucapnya.

Jika opsi karantina wilayah diambil, kata Awiek pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi, tidak saling menyalahkan dan mempersiapkan langkah-langkah secara matang. Seperti ketersediaan bahan pangan bagi warga yang tidak boleh beraktivitas di luar.

"Tentu akan efektif apabila dibarengi dengan penegakan hukum yang ketat. Keselamatan manusia harus diutamakan," tandas pria yang juga Wasekjen PPP.

Sebelumnya, anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mendukung kebijakan lockdown Jakarta, dengan alasannya yang sama. Ia ingin kesehatan dan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0