Corona di RI Kian Memburuk, Lockdown Seharusnya Sudah Bisa Dilakukan :: Nusantaratv.com

Corona di RI Kian Memburuk, Lockdown Seharusnya Sudah Bisa Dilakukan

Lockdown ini mengacu UU Karantina Kesehatan
Corona di RI Kian Memburuk, Lockdown Seharusnya Sudah Bisa Dilakukan
Juru bicara pemerintah dalam penanganan corona Achmad Yurianto, saat mengumumkan kondisi penyebaran corona di Indonesia.

Jakarta, Nusantaratv.com - Lockdown atau karantina wilayah di Indonesia yang mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK), dinilai sudah bisa dilakukan. Mengingat, kondisi orang yang tertular corona dan korban meninggal akibat covid-19 di Tanah Air yang terus melonjak tinggi. 

Baca juga: Pasien Corona yang Meninggal Melonjak, Ini Penjelasan Pemerintah.. 

"Mencermati semakin ganasnya penyebaran virus covid-19, yang sudah memberikan dampak luar biasa, tidak saja terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi juga terhadap masalah ekonomi, sosial bahkan juga ritual keagamaan, maka sebagai bagian dari warga masyarakat yang sehari-hari bergerak dalam bidang hukum, yang mengalami kegelisahan, saya merasa terpanggil untuk urun-rembuk menyampaikan pendapat," ujar praktisi hukum Ali Nurdin, melalui keterangan tertulis, Kamis (26/3/2020).

Ia mengaku gelisah terus meningkatnya jumlah orang yang tertular corona di kota-kota besar. Bahkan, pejabat negara seperti menteri, bupati, walikota, dan lainnya terinfeksi.

Bukan hanya itu, tenaga medis dan rumah sakit juga mulai kekurangan alat pelindung diri (APD). 

Terlebih, kapasitas rumah sakit dalam menangani pasien corona juga memiliki keterbatasan. 

Belum lagi kebijakan social distancing yang tak berjalan sepenuhnya, akibat sebagian yang berpenghasilan harian tetap keluar rumah agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. 

"Sudah waktunya pemerintah menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya dalam hal Pembatasan sosial Berskala Besar dan Karantina Wilayah untuk menanggulangi penyebaran virus covid-19. Sehingga pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dalam menghadapi Kedaruratan Kesehatan dengan penyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan," papar Ali. 

Dengan UU Kekarantinaan Kesehatan, ada landasan yang kuat dalam melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar. 

Sementara imbauan dan seruan agar warga tak keluar rumah tak bisa dikategorikan sebagai pembatasan sosial, karena tidak ditetapkan oleh menteri sebagaimana diatur Pasal 50 ayat (3) UU Kekarantinaan Kesehatan. Sehingga, tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam penegakkan hukumnya.

"Tidak ada jaminan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa tidak keluar rumah tersebut. Akibatnya kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak akan efektif dan justru akan menambah penyebaran virus lebih meluas. Aparat penegak hukum juga tidak bisa bertindak tegas melarang warga masyarakat yang tetap beraktivitas," papar Ali.

Jokowi pemerintah menerapkan UU Kekarantinaan Kesehatan, dengan menerapkan Karantina Wilayah, tidak perlu lagi ada kekhawatiran dari masyarakat kecil yang berpenghasilan harian atau sektor informal seperti pedagang, ojek online, buruh, tani, sopir, dll dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena, dalam UU tersebut kebutuhan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur Pasal 55 ayat (1) UU KK.

"Memang bukan pilihan mudah bagi pemerintah untuk melakukan ini, akan tetapi bisa dilakukan dengan mengalihkan anggaran yang sudah ada. Kewenangan pengelolaan anggaran ini sudah diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UU KK," jelasnya.

Apabila sudah mendapatkan haknya, masyarakat juga wajib untuk mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan (Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU KK). Sosialisasi pada tahap ini penting supaya masyarakat mengetahui, menyadari serta mematuhinya.

"Dengan adanya kewajiban tersebut, maka lebih mudah bagi aparat penegak hukum, untuk melakukan upaya paksa melarang masyarakat keluar rumah, termasuk menggunakan perangkat pidana bagi setiap orang yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan (Pasal 93 UU KK)," jelas Ali.

Meski begitu, UU Kekarantinaan Kesehatan belum dilengkapi dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan oleh UU KK. Menurut Ali, jika pemerintah serius, maka bisa mengeluarkan aturan pelaksanaannya sesegera mungkin.

"Akan tetapi dengan keseriusan pemerintah, rasanya tidak sulit bagi pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaannya tersebut, sebagaimana pemerintah telah mampu menyusun RUU omnibus law cipta kerja dalam waktu yang sangat singkat," papar dia. 

"Semoga dengan alternatif penerapan UU Kekarantinaan Kesehatan, upaya untuk menanggulangi kedaruratan kesehatan akibat penyebaran virus covid-19 bisa lebih efektif dan segera bisa ditangani," imbuh Ali.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
1
wow
0