Biaya Perjalanan Haji 2020 Tidak Naik, Pelayanan Bakal Ditingkatkan :: Nusantaratv.com

Biaya Perjalanan Haji 2020 Tidak Naik, Pelayanan Bakal Ditingkatkan

Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 1441H atau 2020 Sama Dengan Bipih Tahun Sebelumnya.
Biaya Perjalanan Haji 2020 Tidak Naik, Pelayanan Bakal Ditingkatkan
Menteri Agama Fachrul Razi dan Komisi VIII DPR RI. (Dok. Humas Kemenag)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI menyepakati besaran rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Tahun 1441H (2020) atau biaya yang dibayar langsung jamaah sebesar Rp35.235.602,00.

Hal tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Menteri Agama (Menag) bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Kamis (30/1/2020). "Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441H (2020) sama dengan Bipih tahun sebelumnya," ujar Menag Fachrul Razi, dilansir dari laman kemenag.go.id, Kamis (30/1/2020).

Dijelaskannya, Bipih yang dibayarkan jamaah mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Makkah (SAR9,71), dan living cost sebesar SAR1500. Meski tidak naik, ungkap Menag Fachrul Razi, ada sejumlah peningkatan pelayanan.

"Peningkatan tersebut antara lain bertambahnya jumlah makan di Makkah sebanyak 10 kali, yaitu dari 40 kali pada 1440H (2019), menjadi sebanyak 50 kali pada 1441H (2020)," lanjut menteri asal Banda Aceh itu. 

Baca Juga: Empat Maskapai Jadi Operator Penerbangan Haji 2020

Selanjutnya, kata Menag Fachrul Razi, yakni layanan akomodasi di Makkah dan Armina dengan sistem zonasi berdasarkan embarkasi. Berikutnya, tambah mantan Wakil Panglima TNI (1999-2000) itu, menu konsumsi dengan cita rasa Nusantara sesuai zonasi penempatan dan asal jamaah. 

"Dan biaya visa sebesar SAR300 untuk setiap jamaah sudah termasuk dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1441H (2020) dan tidak dibebankan kepada jamaah secara terpisah," imbuh menteri berusia 72 tahun itu.

Lebih lanjut, Menag Fachrul Razi menyebut persetujuan BPIH oleh DPR RI dan Pemerintah merupakan salah satu bagian krusial dari siklus penyelenggaraan haji.

Menurutnya, pengesahan ini akan menjadi dasar bagi Presiden untuk menetapkan BPIH sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Di situ diatur bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR RI," tukas Menag Fachrul Razi. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0