Agar Daulat Pangan, Mega Mau Pembentukan BRN Didukung :: Nusantaratv.com

Agar Daulat Pangan, Mega Mau Pembentukan BRN Didukung

Demi kedaulatan pangan, Megawati ingin pembentukan badan riset tak menuai polemik
Agar Daulat Pangan, Mega Mau Pembentukan BRN Didukung
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ketika berkunjung ke Experimental station of China Agricultural University (CAU), Beijing (Liputan6.com)

Jakarta, Nusantaratv.com -Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ingin rencana pembentukan Badan Riset Nasional (BRN) tidak menjadi pro-kontra. Sebab sikap tersebut dinilai takkan menyelesaikan masalah yang dihadapi Indonesia, termasuk perkara pangan.

"Saya berpikir selama ini saya melihat juga mengapa Indonesia selalu ketinggalan? Karena selalu ribut urusan seperti ini, sekarang Presiden sudah mengintrodusir akan membuat sebuah badan riset, lalu ada pro dan kontra," ujar Megawati usai mengunjungi Experimental station of China Agricultural University (CAU) di Beijing, Selasa (9/7/2019).

Menurut perempuan yang biasa disapa Mega, sudah jelas pembentukan badan riset memiliki tujuan baik, contohnya untuk riset bidang pangan. Apalagi pangan seperti padi merupakan makanan pokok rakyat Indonesia.

"Di China ini, mereka lebih berpaling ke jagung, tetapi tetap padi tidak ditinggalkan. Karena secara teknologi, rekayasa genetika dapat ditemukan sebuah bibit unggul yang ternyata di daratan China ini dapat disebarluaskan. Kenapa juga kita tidak serupa melakukan itu? Kenapa ribut badan riset dengan pro kontra?" tutur Mega. 

Megawati memandang pembentukan badan riset bakal mendorong kedaulatan pangan Indonesia. 

"Kalau kedaulatan pangan itu, produk pangannya datang dari hasil rakyat dan bangsa Indonesia sendiri," jelas dia. 

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir sebelumnya menargetkan penggabungan lembaga riset beserta kementerian terkait di bawah BRN mulai tahun depan. Penggabungan menunggu pengesahan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).

"Mudah-mudahan mendapatkan persetujuan dari Paripurna DPR. Kalau sudah, kita implementasikan di tahun 2020 sampai seterusnya," ujar Nasir. (Rizk) 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0