Wapres Ma'ruf Perpanjang Transisi Darurat Pasca Gempa NTB :: Nusantaratv.com

Wapres Ma'ruf Perpanjang Transisi Darurat Pasca Gempa NTB

Hal ini agar rekonstruksi dan rehabilitasi masyarakat bisa terlaksana
Wapres Ma'ruf Perpanjang Transisi Darurat Pasca Gempa NTB
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah memutuskan memperpanjang kembali masa transisi darurat pasca bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Upaya ini dilakukan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki ruang untuk memakai dana siap pakai dalam proses rehabilitasi serta rekonstruksi di Lombok.

Baca juga: Bertemu Wapres Ma'ruf, Dubes Selandia Baru Bahas Radikalisme

Keputusan memperpanjang masa transisi darurat yang seharusnya berakhir pada 31 Desember 2019, diputuskan dalam rapat tentang rehabilitasi dan rekonstruksi yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Jakarta, Kamis (14/11/2019). 

"Status transisi darurat di NTB, berdasarkan hasil kesepakatan, akan diperpanjang. Arahan Bapak Wapres supaya ada solusi, tidak perlu harus menunggu tanggap darurat selesai. Sehingga, masyarakat bisa segera menerima bantuan dana jaminan hidup," ujar Kepala BNPB Doni Monardo usai rapat di kantor Wapres. 

Menurut Doni, jika status tanggap darurat selesai, maka BNPB tak bisa lagi menggunakan dana siap pakai (DSP) dalam mengkoordinasikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bersama pemerintah daerah NTB.

Sehingga, jika tak menggunakan DSP, proses pencairan dan penyaluran dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akan memakan waktu lebih lama. 

"Kalau status tanggap darurat selesai, artinya harus menggunakan dana hibah. Sementara kalau pakai dana hibah, prosesnya relatif agak lama. Jadi kenapa ini diperpanjang, supaya ada ruang lebih luas," tuturnya. 

Perpanjangan masa transisi darurat ini juga dilakukan sesuai harapan Ma'ruf yang ingin memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat terdampak bencana alam segera terlaksana seluruhnya.

Durasi perpanjangan masa transisi darurat, nantinya bakal diputuskan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam surat keputusan (SK) gubernur. 

Diketahui, masa transisi darurat pascagempa Lombok mengalami beberapa kali perpanjangan, mulanya masa transisi darurat berakhir pada 25 Agustus 2019 yang kemudian diperpanjang hingga 25 Desember 2019.

Zulkieflimansyah sendiri tak hadir dalam rapat, ia diwakilkan oleh Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0