Utut Adianto: Ada 5 Pesan dari Pemprov Kalteng yang Akan Dibawa ke Jakarta :: Nusantaratv.com

Utut Adianto: Ada 5 Pesan dari Pemprov Kalteng yang Akan Dibawa ke Jakarta

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto Mengaku Akan Membawa 5 Pesan yang Disuarakan Oleh Pemprov Kalteng yang Nantinya Akan Dibahas di Jakarta
Utut Adianto: Ada 5 Pesan dari Pemprov Kalteng yang Akan Dibawa ke Jakarta
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Tengah/ Kemendagri

Palangkaraya, Nusantaratv.com - Sejumlah Anggota Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memberikan perhatian terhadap sejumlah permasalahan yang disuarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalteng.

Hal tersebut dilakukan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Peran Pemerintah Provinsi Kalteng dalam rangka menjaga stabilitas keamanan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah Provinsi Kalteng di Kantor Gubernur Kalteng, beberapa waktu lalu.

Utut Adianto mengungkapkan sejumlah permasalahan tersebut berkaitan dengan pembangunan pariwisata, investasi, sanksi bagi pembakar hutan, Ibukota Negara dan kebijakan pusat yang mendorong perkembangan di daerah. 

"Kaitan utamanya dengan keamanan, tetapi kita tidak hanya berfokus pada itu. Ada 5 pesan dari teman-teman yang akan dibawa ke Jakarta. Yang pertama adalah periwisata. Kenapa Kalteng tidak dimasukkan menjadi salah satu kawasan strategis nasional, karena di sini juga banyak sekali sumbernya," ujar Utut Adianto.

Baca Juga: Berikut Ini 3 Strategi Pemerintah Menuju Pertumbuhan Ekonomi 2020

Fokus permasalahan berikutnya adalah kemudahan berusaha. Kemudahan Investasi harus tetap memperhatikan pembatasan-pembatasan tertentu untuk mengantisipasi penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing.

"Tentu harus ada restriksi-restriksinya, termasuk orang yang ingin menjadi WNI karena disinyalir dengan modus menjadi WNI ini juga untuk menguasai sumber daya alam. Tapi, restriksi-restriksi yang sifatnya rigit untuk hal-hal yang strategis oleh Dirjen Imigrasi jangan sampai membuat kondisi investasi menurun," kata Utut Adianto.

Demikian juga soal perambah hutan yang membuka lahan melalui pembakaran yang dikenakan sanksi. Pemerintah Pusat diminta membedakan antara petani yang turun-temurun memiliki kearifan lokal membuka lahan melalui pembakaran dengan pihak-pihak yang membakar lahan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kelestarian alam.

"Harus dibedakan yang memang pekerjaan turun-temurun semata-mata untuk kehidupan atau yang memperkaya diri. Itu idealnya juga ada pertimbangan tertentu," jelas Utut Adianto.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0