Semua Fraksi Komisi II Setujui Provinsi Papua Selatan :: Nusantaratv.com

Semua Fraksi Komisi II Setujui Provinsi Papua Selatan

Komisi II akan menindaklanjuti dengan mengusulkan UU tentang Daerah Otonomi Baru
Semua Fraksi Komisi II Setujui Provinsi Papua Selatan
Audiensi bupati Papua Selatan dengan Komisi II DPR RI. (RMOL.ID)

Jakarta, ​​​​​​Nusantaratv.com - Semua fraksi di Komisi II DPR RI disebut telah menyetujui usul adanya daerah otonomi baru (DOB) yakni provinsi Papua Selatan. Hal ini disampaikan kala Komisi II menerima audiensi para bupati dari wilayah Papua Selatan.

Baca juga: Mendagri Pastikan Pembentukan Provinsi Papua Selatan

"Perlu saya sampaikan semua anggota memberikan dukungan terhadap usulan daerah otonomi baru provinsi Papua Selatan," ujar Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Menurut Arif, pihaknya akan menindaklanjuti usulan dari para bupati, khususnya yang terkait perundang-undangan. Komisi II akan mengusulkan UU tentang Daerah Otonomi Baru itu secara kumulatif terbuka.

"Kalau ada satu UU direvisi baru kita usulkan di prolegnas, baik lima tahun maupun di prioritas 2020. Tapi kan itu udah selesai. Nah, kalau daerah otonom baru itu sifatnya kumulatif terbuka," jelas Arif usai audiensi. 

"Kumulatif terbuka itu, satu, UU tentang APBN, dua, perpanjian internasional, tiga, karena putusan MK, yang keempat adalah daerah otonomi baru. Jadi nggak perlu diusulkan lewat prolegnas," sambung politikus PDI Perjuangan.

Langkah setelah ini menurutnya tergantung kebijakan politik pemerintah. Sebab pembentukan provinsi baru masih melalui proses panjang.

"Tentang pemekaran itu diatur mulai pasal 31-43 UU Nomor 23 Tahun 2014, ada 13 pasal yang mengatur tentang pemekaran. Itu kewenangan pemerintah. Maka data apanya nanti, kalau toh pemerintah menyetujui, ya harus dikonsultasikan juga untuk mendapatkan persetujuan. Kalau DPR menyetujui, otomatis DPR setuju karena kami mengusulkan juga, itu masih ada tiga tahun persiapan. Kalau dinilai gagal ya balik kucing lagi, enggak jadi mekar," papar dia. 

Komisi II juga akan menjadwalkan rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas pembentukan provinsi Papua Selatan.

"Diupayakan untuk mengagendakan satu rapat khusus dengan Mendagri yang membahas soal Papua, terutama berbagai usulan daerah otonomi baru dari wilayah Papua. Sudah pasti, tinggal kapan waktunya. Kan ini sudah mau reses kan enggak mungkin juga. Ini kewajiban kami untuk selalu menerima semua aspirasi masyarakat," tandasnya.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0