Ruang Udara Nasional : Pelanggar Perlu Dipidanakan :: Nusantaratv.com

Ruang Udara Nasional : Pelanggar Perlu Dipidanakan

Referensi Kita Harus Kuat, Mulai Dari Hukum, Semua Dokumen, Hingga Penguasaan Materi
Ruang Udara Nasional : Pelanggar Perlu Dipidanakan
Ilustrasi

Jakarta, Nusantaratv.com - Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemangku kebijakan demi tercapainya kedaulatan di udara.

Langkah berikutnya adalah memberlakukan sanksi pidana bagi pesawat asing yang memasuki ruang udara Indonesia tanpa izin.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf TNI AU ( KSAU ) Marsekal Yuyu Sutisna saat membuka Seminat Pengelolaan Wilayah Udara Nasional yang diadakan Dinas Hukum TNI AU pada Kamis 13/09/2018, di Jakarta.

Hadir sebagai pembicara mantan KSAU Marsekal (Purn) Chappy Hakim, Pakar hubungan internasional, Makarim Wibisono Pakar hukum udara dan dirgantara Universitas Padjadjaran, Atip Latipulhayat, Serta Kepala Staf Komando Pertahanan Udara Nasional Marsekal Pertama Arif Mustifa.

Yuyu mengatakn wilayah udara harus dikelola dalam rangka mewujudkan kedaulatan udara dan kesejahteraan.

Ia mengatakan, ada tiga elemen dari kedaulatan udara, yaitu :

- Pengendalian
- Penggunaan
- Penegakan Hukum

" Masih ada celah dalam penegakan hukum karena sanksi yang ada hanya denda. Harusnya ada pidana" kata Yuyu.

Chappy Hakim menggarisbawahi bahwa masih ada berbagai pekerjaan rumah dalam rangka meraih kedaulatan ruang udara.

Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, maka pengetahuan dan kesiapan sumber daya manusia ( SDM ) menjadi sangat penting untuk pengembangan kedepan.

" referensi kita harus kuat, mulai dari hukum, semua dokumen, hingga penguasaan materi " kata Chappy.

Makarim mengatakan dalam dunia diplomasi dan hubungan internasional, dibutuhkan wibawa.

Wibawa ini bisa diperoleh jika sebuah negara memiliki perangkan hukum yang kuat serta perangkat keras dalam mewujudkannya.

Arif Mustofa mengungkapkan, selama tahun 2018 ada 28 pelanggaran wilayah udara di sekitar Natuan.

Hal ini disebabkan posisi geografis Natuna yang membuat banyak pesawat yang mengarah ke Singapura harus melewati wilayah tersebut.

Adapun Atip menyoroti teknologi dirgantara indonesia masih tertinggal.

Menurut dia, hal ini justru harus memicu Indonesia untuk maju dan tidak tertinggal, minimal dari sisi regulasi " Wilayah udara kita dikelola Singapura itu masalah Kedaulatan" ujarnya.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0