Ridwan Kamil: Data 1,7 Juta Penerima Bansos Ngaco :: Nusantaratv.com

Ridwan Kamil: Data 1,7 Juta Penerima Bansos Ngaco

Menurutnya data tersebut invalid
Ridwan Kamil: Data 1,7 Juta Penerima Bansos Ngaco
Ridwan Kamil. (YouTube)

Bandung, Nusantaratv.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengakui data warga penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah karena terdampak virus corona, kacau. 

Dari data 9,42 juta kepala keluarga (KK) penerima bansos, 1,7 juta di antaranya bermasalah. 

Banyaknya data dari daerah yang bermasalah, menurutnya membuat bansos belum tersalurkan ke masyarakat yang berhak menerima sampai sekarang. 

"DINAMIKA BANSOS. TERDAPAT 1,7 JUTA DATA KK yang diinput ternyata invalid alias ngaco. Masalah utama tentang bantuan yang belum datang, terdapat di data yang diajukan dari daerah banyak yang bermasalah," ujar Emil, sapaan Ridwan Kamil, melalui akun Twitter-nya, @ridwankamil, Rabu (29/4/2020). 

Ia pun meminta aparat daerah di Jabar memeriksa mengapa banyak warga yang tak mencantumkan alamat domisili, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat melakukan pengisian data warga penerima bansos.

Selain itu, terjadi lompatan luar biasa mengenai jumlah warga yang berhak menerima bansos dari 9 juta jiwa sebelum pandemi covid-19, dan kini menjadi 38 juta jiwa. Sebab saat ini banyak warga kelas menengah masuk pada kategori rawan miskin.

"63 persen warga Jabar kelas menengah jatuh pada garis rawan miskin," ucapnya.

Emil memaparkan, pembagian bansos juga menjadi semakin rumit karena dari 9,4 juta KK, menerima jenis bantuan yang berbeda-berbeda. Antara lain Kartu PKH, Kartu Sembako, Sembako Presiden, dan Bansos Tunai yang disalurkan Kemensos, Kartu Prakerja yang disalurkan Kemenaker, Dana Desa yang disalurkan Kemendes PDTT, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, serta Bantuan Makanan atau Nasi Bungkus

"Itulah kenapa provinsi Jabar yang bertanggung jawab di 2 pintu dari 9 pintu bantuan, memilih turun duluan dari tanggal 15 April 2020 kepada yang warga datanya sudah bersih dan clear," tuturnya.

"(Sebanyak) 7 pintu bantuan lainnya adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah kota/kabupaten. Bantuan Kemensos mulai tanggal 20 April. Bantuan Kemen Desa baru mulai tgl 27 April," sambung Emil. 

Diketahui, kacaunya data penerima bansos salah satunya terjadi di Kabupaten Sukabumi. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Sukabumi meminta Emil menunda penyaluran bansos bagi warga, karena menganggap data penerima bansos masih banyak yang keliru.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0