Pemerintah Diminta Tutup Tambang Ilegal di Sekitar Ibu Kota Baru :: Nusantaratv.com

Pemerintah Diminta Tutup Tambang Ilegal di Sekitar Ibu Kota Baru

Menurut warga permintaan penutupan tambang tak digubris pemerintah
Pemerintah Diminta Tutup Tambang Ilegal di Sekitar Ibu Kota Baru
Tambang ilegal di Kabupaten Tabalong. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah daerah (pemda) diminta warga menghentikan seluruh aktivitas tambang ilegal dan pengoperasian PT Conch Semen China di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Sebab kegiatan itu dinilai merusak alam dan merugikan warga.

Baca juga: Pantauan Udara BNPB, Kondisi Alam di Lebak Rusak Parah dan Tambang Ilegal

"Dampak kerusakan akibat eksploitasi ilegal tambang tersebut yaitu erosi dan banjir atau kekeringan di kawasan Kabupaten Tabalong," ujar Ulunsani, salah seorang warga setempat, Kamis (16/1/2020). 

Menurut Ulunsani, eksploitasi batubara berlangsung 24 jam non-setop, yang dilakukan penambang ilegal di kawasan hutan produksi tersebut. Kegiatan ini berlangsung di sekitar pemukiman, sehingga dianggap merugikan warga. 

Apalagi, wilayah tersebut tak jauh dari wilayah ibu kota baru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang hanya berjarak sekitar 240 km. 

Warga, diakui Ulunsani sudah pernah mengadukan persoalan ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian ESDM dan instansi terkait, namun tak pernah direspons. 

"Ya terjadi pembiaran, padahal itu yang ditunggu-tunggu (langkah) Kementerian LHK dan ESDM. Ada hutan lindung, bukit yang dikerok, kenapa diam? Yang berwenang mereka," tuturnya. 

PT Conch Semen China sendiri, menurut 
Ulunsani merupakan perusahaan yang diduga menampung hasil tambang ilegal.

"Saya telusuri, saya tanya supir truk, semua dibawa ke Conch. Sehari sedikitnya 50 truk," jelasnya. 

Meski begitu, kata dia aktivitas tambang berhenti saat ada razia petugas. Dalam sekejap alat berat dan pekerja tambang menghilang bak ditelan bumi. Di lokasi tambang, menurut Ulunsani hanya terlihat hasil produksi berupa ribuan ton batubara. 

Karena kesal aduannya tak ditanggapi  pemerintah, warga akhirnya memasang portal serta papan pengumuman, dan menghentikan sejumlah truk pengangkut hasil tambang yang nekat melintas. Truk kemudian diamankan ke Polsek Bintang Ara Tabalong. Upaya warga disaksikan ketua RT, kepala desa dan aparat kepolisian. 

"Kalau dilanjutkan pasti akan konflik, kayak Sampit dulu, inikan persoalan sepele. Namun warga terbelah. Satu setuju dan satu lagi tidak setuju. Satu-satunya jalan stop tambang liar," papar Ulunsani. 

Sementara Camat Bintang Ara, Suriyadi, mengaku setuju dengan tindakan warga.

"Tidak dibenarkan, jalan desa digunakan untuk mengangkut batu bara," ucapnya. 

Adapun Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengakui banyak aktivitas penambangan ilegal di sekitar wilayah ibu kota baru, termasuk di Kabupaten Tabalong, yang berbatasan dengan wilayah ibu kota baru. Penambangan ilegal menurutnya tak boleh dilakukan.

"Kalau ilegal enggak boleh dong diterusin, apalagi di wilayah ibu kota negara," ujar Siti usai rapat pemindahan ibu kota di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2020). 

Menurutnya, aktivitas penambangan ilegal selama ini kerap dilakukan warga sekitar. Karenanya pemerintah akan mencari solusi agar masyarakat setempat memiliki pekerjaan baru.

Lebih lanjut, pihaknya pun berharap Kementerian ESDM serta pemerintah daerah turun ke lapangan untuk memastikan lubang galian bekas tambang itu ditutup kembali. 

"Harusnya pemda, dinas tambang mengikuti. Dinas ESDM mengikuti dan seharusnya sebagai stakeholder tertinggi kementerian melakukan pembinaan," tandasnya. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0