Kurangi Kesenjangan Wilayah di Banten, Kementerian PUPR Ciptakan IBM :: Nusantaratv.com

Kurangi Kesenjangan Wilayah di Banten, Kementerian PUPR Ciptakan IBM

Kementerian PUPR: Pembangunan Infrastruktur Kerakyatan akan Kurangi Kesenjangan Antar Wilayah di Banten
Kurangi Kesenjangan Wilayah di Banten, Kementerian PUPR Ciptakan IBM
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono/ PUPR

Banten, Nusantaratv.com - Disamping melanjutkan pembangunan infrastruktur berskala besar seperti bendungan, irigasi, jembatan bentang panjang dan jalan tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Banten melalui penyediaan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).

Program infrastruktur kerakyatan yang dilaksanakan di Kementerian PUPR ini meliputi: pembangunan jembatan gantung, pembangunan irigasi kecil, pembangunan jalan produksi pertanian melalui Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), serta pembangunan rumah khusus dan rumah swadaya.

Baca Juga: Berikut Ini 7 Tantangan Industri di Tanah Air

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur kerakyatan selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi Banten juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan.

"Di Banten banyak sekali infrastruktur yang sudah kita bangun tetapi kita harus hati-hati karena masih banyak masyarakat masih jauh tertinggal seperti di Malingping (Lebak) atau di Pansela Banten. Saya bertanggung jawab untuk itu dan akan lebih fokus pada infrastruktur kerakyatan, " kata Menteri PUPR di Tangerang Selatan, Banten, (12/12/2019).

Menurut Menteri PUPR, pada tahun 2020, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,92 triliun, belum termasuk investasi yang bergulir untuk proyek pembangunan jalan tol dan proyek KPBU lainnya. Pembangunan infrastruktur kerakyatan pada wilayah-wilayah dengan tingkat perekonomian yang masih rendah (ruler dan tertinggal), pembiayaannya diprioritaskan menggunakan government direct spending atau APBN.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0