Komisi II Larang Ormas Pungut Iuran Parkir :: Nusantaratv.com

Komisi II Larang Ormas Pungut Iuran Parkir

Pungutan tersebut seharusnya ditagih pemerintah daerah
Komisi II Larang Ormas Pungut Iuran Parkir
Johan Budi Sapto Pribowo. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi menyebut tugas menarik pungutan daerah tak bisa dilimpahkan ke organisasi kemasyarakatan (ormas). Tugas tersebut sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah (pemda). 

Baca juga: Kemendagri Tak Mau Pengelolaan Parkir oleh Preman Berkedok Ormas 

"Tentu tidak boleh sebuah ormas, itu kan wilayahnya pemerintah daerah, jadi aparat pemerintah yang melaksanakan pungutan yang berkaitan dengan pendapatan daerah," ujar Johan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Pemda, kata dia juga tak boleh menerbitkan surat tugas pada ormas manapun untuk menarik iuran parkir. 

"Tidak boleh langsung Pemda menurunkan surat, seolah-olah surat tugas menarik iuran parkir, parkir ya? Itu kan untuk APBD. Harusnya (yang menarik) aparat Pemda," jelasnya. 

Jika iuran parkir dipungut ormas, kontrol pemerintah dinilai tak jelas. Sehingga potensi penyimpangan menjadi besar. 

"Gimana kontrolnya nanti?" tandas mantan juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. 

Sebelumnya, video mengenai aksi ormas di Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi, pada 23 Oktober 2019 viral. Ormas itu disebut meminta pengelolaan parkir di 606 titik minimarket yang ada di Kota Bekasi, Jawa Barat, berbekal surat yang diterbitkan Bapenda Kota Bekasi. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0