Kementan Ingin Pengadaan Barang dan Jasa Efektif dan Efisien :: Nusantaratv.com

Kementan Ingin Pengadaan Barang dan Jasa Efektif dan Efisien

Ingin pengadaan barang dan jasa efektif serta efisien, forum komunikasi digelar Kementan
Kementan Ingin Pengadaan Barang dan Jasa Efektif dan Efisien
Menteri Pertanian Amran Sulaiman

Jakarta, Nusantaratv.com -Sebanyak 97 satuan kerja dari wilayah Sumatera dan Jawa Raya mengikuti forum komunikasi pengadaan barang dan jasa Kementerian Pertanian (Kementan) di Grand Ballroom Hotel, Semarang, Jawa Tengah. Acara yang diselenggarakan selama tiga hari ini dihadiri 190 peserta.

"Saya berharap acara ini mampu memecahkan berbagai masalah yang menjadi penghambat kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono saat membuka forum, Rabu (14/8/2019).

Momon menjelaskan, pengadaan barang dan jasa di lingkup Kementan saat ini mencapai 50 persen dari total anggaran keseluruhan sebesar Rp 21 triliun. Sehingga, perlu ada penanganan yang efektif dan efisien.

"Ada tiga fokus utama yang menjadi catatan saya dalam kegiatan ini. Pertama adalah memahami aturan perundang-undangan, mengikuti etika pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan kinerja pengadaan," kata dia.

Menurut dia, ketiga fokus itu harus menjadi landasan utama bagi seluruh pihak terkait, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Inspektorat Jenderal, LPSE Kementan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, serta perhatian dari LKPP.

"Pengadaan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan sangat penting dalam rangka mewujudkan efektivitas pencapaian kinerja program pemerintah. Disisi lain, sistem pengendalian Internal juga mempunyai peranan penting untuk mitigasi resiko pengadaan," papar dia.

Sehubungan dengan ini, kata Momon, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara optimal. Terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah menetapkan Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

"Jadi, fokus dari strategi nasional ini adalah pencegahan Korupsi yang meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi," katanya.

Adapun rencana aksi pencegahan korupsi 2019-2020 ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Staf Kepresidenan.

"Artinya seluruh kementerian dan lembaga terkait harus bekerja keras untuk mengembangkan sistem dan metode pengadaan barang dan jasa," katanya.

Momon menambahkan, dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, Kementan sendiri sudah memiliki visi-misi yang berprestasi pada pembangunan pertanian. Diantaranya program bangun pertanian indonesia yang memiliki sembilan poin strategis.

"Diantaranya peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasional pertanian (Tani Milenial), kemudian mekanisasi pertanian, cetak sawah, SERASI, Asuransi Usaha Tani Padi dan memperbanyak Indukan Sapi," katanya.

Dalam berbagai kesempatannya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendorong seluruh unit layanan pengadaan barang dan jasa agar menggunakan sistem e-katalog dalam proses pengadaan yang dilakukan.

"Sistem pengadaan secara elektronik meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," tandasnya.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0