Kemendag Harmonisasikan Kebijakan TI di Sektor Metrologi :: Nusantaratv.com

Kemendag Harmonisasikan Kebijakan TI di Sektor Metrologi

Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI melakukan langkah harmonisasi kebijakan Teknologi Informasi (TI) di sektor Metrologi.
Kemendag Harmonisasikan Kebijakan TI di Sektor Metrologi
Kemendag saat melakukan pertemuan teknis kemetrologian di wilayah Ambon, Maluku

Ambon, Nusantaratv.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI melakukan langkah harmonisasi kebijakan Teknologi Informasi (TI) di sektor Metrologi. Acara tersebut diantaranya dengan menggelar pertemuan dengan Dirjen PKTN wilayah Ambon, Maluku. 

Dijelaskan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Veri Anggrijono, TI sebagai bagian dari era industri 4.0 dapat dimanfaatkan untuk kemajuan sistem pengendalian metrologi legal. Dengan pemanfaatan TI yang tepat, maka perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

" Pemanfaatan TI dapat menunjang proses percepatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan kemetrologian yang nantinya, dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Menciptakan pelayanan kemetrologian berbasis TI, maka peranan TI dalam pelaksanaan metrologi legal harus di perkuat. Metrologi legal mencakup penilaian kesesuaian, pelayanan tera ulang dan pengawasan pasar (market surveillance)," ungkap Veri kala ditemui di Natsepa Hotel Kota Ambon, Maluku, Kamis (29/08/2019).

Sebagai jawaban dari tantangan era industri 4.0. lanjut Veri, Kemendag melalui Direktorat Metrologi, telah membuat digitalisasi beberapa standard operasional dan prosedur pengujian, dalam rangka tera-tera ulang yang mudah diakses di media-media sosial .

 Selain itu, tersedia aplikasi ' SIMPLE' untuk pelayanan secara daring serta penerapan dokumen digital. Ada juga produk layanan berupa perizinan maupun non perizinan yang menggunakan digital signature untuk menjamin kemudahan dalam penerbitan dan otentifikasi dokumen.

Veri menuturkan, penggunaan teknologi Informasi (TI) di lingkungan Kemendag yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, sejalan dengan amanat dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor:46/M-DAG/PER/7/2017 tentang, Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Di era industri 4.0 seperti ini, perlu adanya harmonisasi kebijakan teknis di bidang metrologi legal. Hal ini dimaksudkan, untuk memperkuat dan mengoptimalkan peran masing-masing dalam menyelenggarakan kegiatan metrologi legal.

" Harmonisasi, sinkronisasi dan keterpaduan penyelenggaraan program kegiatan metrologi legal antara pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sangat diperlukan. Dengan menerapkan teknologi berbasis revolusi industri 4.0, maka harmonisasi akan terbentuk jaringan kerja yang lebih utuh, antar strata pemerintahan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat , dalam hal kebenaran hasil pengukuran," tambah Veri.

Dirinya berharap, dengan pertemuan teknis yang dihadiri sekitar 300 tamu undangan yang berasal dari dinas yang membidangi perdangan di Kabupaten Kota, Unit Metrologi legal kabupaten Kota yang telah melaksanakan pelayanan tera/tera ulang, dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi sebagai observer dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi di era 4.0.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0