Ibu Kota Pindah, Pasokan Gas Bumi Kalimantan Dihitung :: Nusantaratv.com

Ibu Kota Pindah, Pasokan Gas Bumi Kalimantan Dihitung

BPH Migas pastikan pasokan gas bumi di wilayah yang akan menjadi ibu kota baru
Ibu Kota Pindah, Pasokan Gas Bumi Kalimantan Dihitung
FGD BPH Migas di Hotel Grand Zury, BSD City, Kamis (4/7/2019)

Jakarta, Nusantaratv.com -Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menghelat Focus Group Discussion (FGD) yang salah satunya bertujuan mengidentifikasi kebutuhan gas bumi di Kalimantan. Kegiatan ini menyikapi rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah itu.

"Maksud dan tujuan dari FGD ini salah satunya adalah untuk memperoleh gambaran kebutuhan riil energi khususnya gas bumi di Pulau Kalimantan dan perkiraan kebutuhan gas bumi terkait dengan rencana perpindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Kalimantan," kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (4/7/2019).

Menurut Fanshurullah, rencana pemindahan ibu kota telah mencapai 90 persen dan dipastikan kawasan yang terpilih berada di Kalimantan. Pemindahan juga telah dipastikan Bappenas berlangsung mulai tahun 2024. Alurnya, proses pemindahan ibu kota dilakukan sejak 2019 sebagai keputusan, tahun 2020 sebagai proses perencanaan, tahun 2021-2023 proses pembangunan, dan tahun 2024 mulai memindahkan pusat pemerintahan.

"Dengan demikian perlu direncanakan secara matang kebutuhan energi dan pengembangan infrastruktur khususnya di bidang gas bumi khususnya di Pulau Kalimantan," jelas dia.

Dengan pemindahan itu, permintaan atau dari fasilitas pembangkit listrik. Keputusan itu juga membuat adanya pemindahan 34 kantor kementerian, pengembangan KEK dan KI (Maloy Batuta, Batulicin, Jorong, Ketapang, Tanah Kuning Dan Landak), permintaan pengembangan industri gas bumi sebagai bahan bakar dan bahan baku, jaringan gas rumah tangga dan pelanggan kecil serta BBG untuk transportasi.

"Kami telah melakukan audiensi kepada kepala-mepala daerah di Kalimantan dan dilanjutkan dengan penyelenggaraan Forum Group Discussion yang mengikutsertakan anggota DPR-RI, anggota DPD-RI, instansi pemerintah pusat, gubernur, wali kota/bupati se-Kalimantan, praktisi, badan usaha hingga akademisi," papar Fanshurullah.

BPH Migas sebelumnya telah menggelar FGD di Provinsi Kalimantan Selatan pada 13 September 2018, audiensi dengan Gubernur Kalimantan Timur dan FGD di Samarinda pada 19 Desember 2018, audiensi kepada Gubernur Kalimantan Barat pada Juni 2019, kemudian tanggal 11 Juli 2019 nanti direncanakan audiensi ke Gubernur Kalimantan Tengah dan FGD di Palangkaraya pada awal Agustus 2019. Dilanjutkan FGD di Pontianak, Kalimantan Barat yang direncanakan bulan September 2019.

Adapun mengacu Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027, potensi pengembangan sumber gas wilayah Kalimantan masih amat besar di mana pasokan gas bumi di wilayah itu pada 2024 diperkirakan mencapai 2.609,49 MMSCFD.

Sementara kebutuhan gas bumi di wilayah Kalimantan pada 2018 yang lalu, hanya mencapai 622,51 MMSCFD. (Rizk)

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0