Heboh, Anggota DPRD Gresik Masuk Daftar Penerima JPS :: Nusantaratv.com

Heboh, Anggota DPRD Gresik Masuk Daftar Penerima JPS

Diduga data tak akurat, salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masuk sebagai penerima jaring pengaman sosial (JPS) di Gresik.
Heboh, Anggota DPRD Gresik Masuk Daftar Penerima JPS
Anggota DPRD Gresik Masuk Daftar Penerima JPS

Jakarta, Nusantaratv.com - JPS sendiri bentuk bantuan dari pemerintah daerah untuk penanggulangan dampak Covid-19. Bantuan sejumlah Rp 600 ribu itu akan diberikan selama 3 bulan kepada masyarakat terdampak.

Salah seorang nama anggota dewan yang masuk dalam penerima JPS dari sektor petani tambak. Ia adalah M Hamzah Takim, wakil rakyat asal Kecamatan Duduksampeyan.

Masuknya Hamzah ke daftar penerima JPS itu membuat heboh di media sosial baik WhatsApp maupun grup Facebook. Masuknya Hamzah itu dibenarkan Kepala Dinas Perikanan Gresik Choirul Anam, sebab ia juga petani tambak. Namun data itu salah.

Menurut Anam, data yang beredar itu memang daftar nama yang diusulkan mendapat JPS dari sektor petani tambak yang akan mendapatkan bantuan. Ia juga meminta maaf atas insiden tersebut.

"Mohon maaf tadi sudah saya klarifikasi dan perbaiki bersama Bappeda. Jadi data itu salah, kemarin penyuluh perikanan masih memberikan data lama dan kini sudah kami perbaiki," katanya, Minggu (3/5/2020).

Anam menjelaskan, kendati data tersebut sudah diperbaiki, untuk menyaring kembali, seluruh data dari penerima sektor petani tambak akan dikirimkan ke kepala desa dan difilter ulang sehingga tidak dobel dan tepat sasaran.

"Semua data dari kami (Dinas Perikanan) oleh para Kades akan difilter semua di tingkat Musdes dan Muskel berdasarkan NIK, sehingga tidak ada dobel sasaran apalagi oang mampu, ini akan dibahas di tingkat musawarah desa," tambah dia.

Anam menjelaskan, memang petani tambak dan nelayan termasuk sektor yang diusulkan mendapat bantuan JPS. Sehingga, ia mengirimkan data penerima sebagai usulan tersebut ke Bappeda.

Ketika ditanya apakah petambak seluruhnya masuk penerima JPS, Anam menjawab tidak. Tentu, penerima JPS akan diferivikasi ulang secara selektif di tingkat desa kemudian disahkan melalui Musdes. 
"Seharusnya tidak semua dapat. Ya selektif yang berdampak Covid-19 saja. Yang tahu persis itu di desa, maka musdes adalah filter terakhir sebagai solusi agar tidak salah sasaran," imbuhnya. (timesindonesia)

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0